Peresmian tersebut ditandai dengan penanaman berbagai tanaman obat berkhasiat, antara lain kumis kucing, kelor, jeruk, dan cengkeh, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk kesehatan dan kosmetik berbasis bahan alam.

Program ini memanfaatkan lahan seluas 21 hektare milik Pondok Pesantren Al Ittifaqiah yang akan dikembangkan melalui konsep kolaborasi ABG (Academician–Business–Government).

Melalui pendekatan tersebut, hasil budidaya tanaman obat tidak berhenti pada sektor pertanian, tetapi dihilirisasikan menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti skincare, sabun, sampo, minuman kesehatan, serta produk herbal lainnya.

Dengan demikian, pesantren dan masyarakat sekitar diharapkan memperoleh sumber pendapatan baru sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis bahan alam.

Menurut Taruna Ikrar, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat besar, namun selama ini sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Karena itu, hilirisasi menjadi kunci agar nilai ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya ilmu pengetahuan, inovasi, dan gerakan sosial. Melalui pengembangan tanaman obat berbasis pesantren, kita tidak hanya menjaga kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Ia menegaskan bahwa pengembangan bahan alam harus dilakukan secara ilmiah, memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pesantren menjadi fondasi penting dalam membangun industri bahan alam Indonesia yang modern dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari investasi masa depan.

«”Menanam satu pohon berarti menanam kehidupan. Gerakan 1 Juta Pohon merupakan aksi nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memperbaiki kualitas udara, melestarikan sumber air, serta mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kita tidak mewarisi bumi dari leluhur, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita,” tegas Taruna Ikrar.»

Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, santri, dan pengurus Pondok Pesantren Al Ittifaqiah sebagai simbol sinergi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Peresmian pusat tanaman obat sekaligus menjadi momentum memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan hilirisasi sumber daya alam.

Dalam kegiatan itu, Taruna Ikrar didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM dr. Elfi Taruna Ikrar, Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med., Kepala Biro Umum Asih Lisa, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Irwansyah, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda K. Wardhani, Direktur Pengawasan Pangan Olahan Sondang, serta jajaran BPOM lainnya.

Kehadiran para pimpinan BPOM tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan bahan alam, dan penguatan pembangunan kesehatan nasional melalui hilirisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

The post Taruna Ikrar Kepala BPOM Resmikan Pusat Tanaman Obat bahan alam di Palembang, Perkuat Konsep ABG appeared first on Halaman Indonesia.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Opini WTP harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya harus memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menekankan pentingnya penguatan disiplin fiskal serta sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Sementara itu, BPK menilai opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Raihan WTP kelima berturut-turut ini sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, Pemprov Sulsel berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

The post Sulsel Raih WTP Kelima Berturut-turut, Andi Sudirman Jadikan Capaian Ini Momentum Perkuat Tata Kelola APBD appeared first on Halaman Indonesia.

Kegiatan yang dihadiri 200 peserta ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas. Hal ini dianggap mendesak untuk memutus rantai supply and demand produk ilegal yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Fungsi Pengawasan DPR RI

Dalam sambutannya, Ashabul Kahfi menegaskan bahwa keterlibatannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan aspirasi rakyat dalam bidang kesehatan terpenuhi.

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari pengawasan Komisi IX bersama BPOM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan berisiko. Pastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi,” ujar Ashabul Kahfi.

Beliau juga menyoroti fenomena belanja online di era digital. Ia memperingatkan warga agar tidak mudah tergiur produk yang menjanjikan hasil instan, terutama yang diklaim sebagai obat atau kosmetik ajaib. “Yang sifatnya instan itu biasanya tidak baik. Tetap pastikan ada label BPOM-nya,” tegasnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan bahwa keamanan pangan bukan sekadar isu kesehatan, melainkan pilar ketahanan nasional. Menurutnya, bonus demografi tahun 2030-2040 akan sia-sia jika kualitas sumber daya manusia (SDM) menurun akibat konsumsi produk berbahaya.

“Jika konsumsi kita tidak aman, bonus demografi justru akan menjadi beban bagi visi Indonesia Emas 2045. Itulah mengapa literasi masyarakat sangat penting,” kata Yosef.

Waspada Merkuri dan Resistensi Antibiotik

Dalam sesi materi, Yosef membedah bahaya kosmetik yang mengandung bahan dilarang seperti Merkuri dan Hidrokinon. Ia menekankan bahwa BPOM tidak pernah menyetujui klaim kosmetik yang bisa “memutihkan” secara instan.

“Cantik tidak harus putih. Apa pun warna kulit kita, yang penting sehat,” pesannya.

Selain itu, ia memberikan peringatan keras terkait penyalahgunaan antibiotik yang dapat memicu resistensi antimikroba. Masyarakat dilarang keras membeli antibiotik tanpa resep dokter karena dapat menyebabkan penyakit sulit disembuhkan dan biaya pengobatan yang membengkak di masa depan.

Inovasi Layanan untuk UMKM

BBPOM Makassar juga memperkenalkan berbagai inovasi layanan publik yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha, di antaranya:

• PEDANG PUANG BASOK: Pendampingan pelaku UMK pangan, obat tradisional, dan kosmetik.

• STARLING: Sertifikasi dan Informasi Keliling.

• LAKBIRI’TA: Layanan langsung audiensi dengan Kepala Balai.

Yosef menjamin bahwa pengurusan izin edar di BPOM kini semakin mudah, terjangkau, dan terukur, terutama bagi pelaku UMKM.

Di akhir acara, para peserta diajak melihat langsung contoh produk-produk berbahaya yang berhasil disita. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi legalitas produk.

Informasi Layanan Pengaduan: Masyarakat yang menemukan pelanggaran terkait obat dan makanan dapat melapor ke kantor BBPOM Makassar di Jalan Baji Minasa No. 2 atau menghubungi layanan ULPK di nomor 0852-11111-533.

The post BBPOM Makassar dan Ashabul Kahfi Edukasi Warga Putus Rantai Produk Ilegal appeared first on Halaman Indonesia.

Merespons kebijakan tersebut, Dr Fahrizal, seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus pakar Sport Science, memperkenalkan sebuah terobosan teknologi bernama SiRoda (Sistem Informasi Olahraga Daerah). Aplikasi berbasis Android ini dirancang untuk menjawab tantangan besar dalam pemutakhiran data keolahragaan nasional yang selama ini dinilai belum terintegrasi secara maksimal.

Olahraga Sebagai Pilar Ekonomi Baru

Dalam pandangan Fahrizal, era baru olahraga Indonesia tidak boleh lagi hanya berkutat pada aspek kesehatan fisik dan pencapaian medali. Ia menegaskan bahwa transformasi kelembagaan yang dilakukan Kemenpora saat ini adalah jawaban atas kebutuhan pasar global.

“Ini adalah momentum luar biasa. Olahraga tidak lagi dipandang sebagai sarana kebugaran dan prestasi semata, namun di dalamnya terdapat sebuah proses marketing yang menghubungkan kepentingan produksi dan konsumsi. Semua prosesnya membutuhkan manajemen yang muaranya adalah industri,” ujar Fahrizal saat ditemui di Makassar, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, penguatan industri olahraga memerlukan fondasi riset dan pengembangan (Research and Development) yang berbasis pada sport science. Tanpa riset yang kuat, potensi ekonomi dari sektor olahraga akan sulit bersaing di kancah internasional.

SiRoda: Digitalisasi Data dalam Genggaman

Salah satu poin krusial dalam Permenpora No. 1 Tahun 2026 adalah pentingnya akurasi data untuk mendukung proses mapping (pemetaan) kebutuhan atlet, sarana, dan prasarana. Fahrizal melihat celah aksesibilitas dalam sistem informasi yang sudah ada saat ini.

“Memang sudah banyak aplikasi, namun dari sisi aksesibilitas mayoritas masih berbasis web. Hal ini seringkali menyulitkan karena pengguna harus menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk mengakses data secara lengkap,” jelas Dosen UNM ini.

Melalui SiRoda, Fahrizal menawarkan solusi yang lebih praktis. Dengan format Android, aplikasi ini memungkinkan para praktisi, tenaga keolahragaan, hingga lembaga terkait untuk melakukan pemutakhiran data secara personal maupun melembaga hanya melalui smartphone.

“Harapan kita, aplikasi Android ini nantinya akan mudah diakses oleh semua orang. Cukup unduh dan registrasi sebagai member. Dengan begitu, tidak akan ada lagi pihak yang kehilangan informasi tentang tren prestasi dan perkembangan informasi keolahragaan terkini,” tambahnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Pengembangan SiRoda bukan sekadar inovasi teknologi sesaat, melainkan bagian dari persiapan pemodelan sistemik yang terencana menuju visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan data yang valid menjadi kunci bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang terukur dan aplikatif.

Integrasi antara akademisi, praktisi, dan regulasi pemerintah melalui Permenpora No. 1 Tahun 2026 diharapkan mampu menciptakan ekosistem olahraga yang mandiri. Dengan dukungan digitalisasi dari para pakar seperti yang dilakukan Fahrizal, Indonesia optimistis mampu mengonversi bonus demografi menjadi prestasi dan profitabilitas industri yang berdampak nyata bagi kemajuan bangsa.

Kehadiran SiRoda diharapkan menjadi standar baru bagi daerah-daerah dalam mengelola data olahraga, sehingga talenta dari pelosok tanah air dapat terpantau secara real-time oleh pemangku kebijakan pusat.

The post Dosen UNM Perkuat Kebijakan Strategis Menpora Lewat Aplikasi ‘SiRoda’ appeared first on Halaman Indonesia.

“Masukan yang disampaikan oleh Google Asia Pasifik itu kami sepakat, karena sudah sejalan untuk memajukan dan pengembangan pers kedepan. Pemerintah seyogyanya memperhatikan masukan Google yang selama ini mempunyai andil besar dalam layanan berbagai informasi dan pendidikan media digital di Indonesia,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom, Jumat (28/7/2023).

Rapat pleno SMSI yang membahas hal-hal strategis yang menjadi agenda utama organisasi itu dihadiri para pimpinan SMSI Pusat, dan jajaran pimpinan SMSI Provinsi seluruh Indonesia.

SMSI sendiri secara tegas sudah menolak draf peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang kalau diterbitkan oleh presiden akan melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat. Penolakan ditegaskan kembali dalam rapat pleno, Jumat (28/7).

Draf hak penerbit (publisher right) seperti yang sudah banyak diketahui kalangan pers, menurut Firdaus dan Michaela Browning Wakil Presiden Google Asia Pacifik seperti disebutkan dalam tulisannya akan mengancam
keberlangsungan perusahaan pers kecil, rintisan (start up).

“Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers,” tutur Firdaus di depan peserta pleno.

Firdaus menilai, peraturan perusahaan (perpres) yang mengundang perdebatan ini adalah persaingan usaha yang dibungkus dengan isu profesionalisme pers, bukan semata-mata memajukan kemerdekaan pers karena menyangkut pendapatan iklan. Semua ini sudah dipahmi para pengurus SMSI.

Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara antara lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dan wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta Dr Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung, Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat), Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan Iwandije (Gorontalo).

Masukan Google untuk Pemerintah Indonesia

Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik memberi masukan pemerintah Indonesia lewat tulisannya berjudul: Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.

Tulisan Michaela Browning, Selasa 25 Juli 2023 yang dimuat Blog Resmi Google, menjadi perbincangan dan mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan pers siber.

Tulisan itu bisa menjadi masukan pengambil keputusan, terutama Presiden Joko Widodo yang disodori menandatanganinya.

Untuk bisa membaca tulisan secara utuh dari Michaela Browning, silakan baca di bawah ini sebagai berikut:

“Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.

Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.

Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas.

Kami percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:

Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.

Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform kami.

Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022, Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia per bulannya – tanpa mengenakan biaya – dan membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.

Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program.

Kami telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru negeri sejak 2018. Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi dan membangun literasi digital.

Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat – dan mereka pun menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat dan upload. Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak terliput oleh media tradisional.

Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan ekosistem kreator yang subur di Indonesia. Dengan elemen-elemen yang tepat, kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk – tetapi tidak terbatas pada – dengan meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase, melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang paling ternama di Indonesia.

Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia – yaitu, yang dapat menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh penerbit berita, kecil maupun besar.

The post Draf Peraturan Presiden Tentang Media: SMSI Sejalan dengan Google appeared first on Halaman Indonesia.

Pernyataan Andi Amran tersebut di utarakannya saat memberi kuliah umum dalam acara pelepasan KKN MAS Unismuh Makassar pada, Senin (01/08/22).

“Saya sangat bangga dengan mahasiswa Unismuh dan saya akan berikan beasiswa penuh bagi mahasiswa yang menghafal Al Quran, karena meskipun kita pintar tapi tidak di dasari ilmu agama yang kuat sama saja tidak memiliki pondasi dalam berkehidupan.” Ucap Tokoh Nasional ini

Lanjut, dalam kuliahnya Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwa kedepannya Ia meyakini akan banyak tumbuh enterpreneur dari alumni universitas Muhammadiyah Se Indonesia olehnya itu diperlukan alas kuat dan Unismuh merupakan salah satu kampus penghasil mahasiswa berbakat dan beragama.

“Kedepannya tantangan makin besar tapi saya yakin mahasiswa Sulsel mampu bersaing dalam hal itu.” Katanya

Dalam acara tersebut sebanyak 800 mahasiswa dari 45 perguruan tinggi dilepas untuk mengikuti KKN MAs di Sulsel, nantinya para peserta akan tersebar pada 3 kabupaten yakni Takalar, Maros dan Gowa.

The post Amran Sulaiman Beri Beasiswa Bagi Mahasiswa Penghafal Quran 30 Juz appeared first on Halaman Indonesia.

Jaket khas alumni, merah-coklat muda juga dipakaikan kepada Hakim Agung Dr Gazalba Saleh, SH, MH. (Dewan Pertimbangan), Dr Ibrahim, SH, MH.,LL.M (Dewan Pertimbangan) dan Andi Cakra Alam,SH, MH (Dewan Penasehat),

Keempatnya adalah alumni Unhas yang memegang peran penting pada sistem penegakan hukum di tanah air dan akan berperan pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) alumni IKA Unhas periode 2022-2026.

Pada pemasangan jaket alumni Sukriansyah yang biasa disapa Uki menyampaikan pesan bahwa IKA Alumni Unhas akan konsen pada peningkatan SDM. pemanfaatan sumberdaya alam dan kemandirian ekonomi.

Seperti diketahui Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Alumni Unhas Dr Ir Amran Sulaiman, MP pada beberapa kesempatan menyampaikan pentingnya perubahan pola pikir agar alumni tidak menjadi job seeker, melainkan menjadi jobkreator.

Alumni yang akan menjadi ahli hukum atau mahkamah agung akan disiapkan pelatihnya.

‘’Kita akan mengundang Andi Samsan Nganro, Hatta Ali Prof Aswanto,’’ katanya. Bahkan, tambahnya, masih banyak ahli hukum yang bisa diajak untuk melatih.

Andi Amran Sulaiman telah melantik pengelola dan kepala sekolah Institut Bisnis dan Profesi IKA Unhas dan segera merampungkan presentasi para coach dalam program Pelatihan Pelatih Tanpa Pelatih (PPTP).

Tokoh asal Sulsel dan alumni Unhas yang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional sangat banyak dan hari ini Ketua Harian 1 Sukriansyah S. Latief telah bergerak, ‘mengikat’nya dalam IKA Unhas, berkolaborasi untuk negeri dan untuk bangsa.

The post Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Pakai Jaket Alumni Unhas appeared first on Halaman Indonesia.

Apalagi Pemprov Sulsel telah memiliki layanan Fasilitas Isolasi Terintegrasi (FIT) yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang. Dengan pengampuh dari RSUD Labuang Baji.

Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Labuang Baji, dr. Haris Nawawi menyampaikan, bahwa layanan FIT di Asrama Haji selalu tersedia.

“Tertanggal 6 Februari 2021, tempat tidur yang terpakai sebanyak 31. Kita menyiapkan 150 tt yang dapat dikonversi menjadi 1500 tempat tidur,” jelasnya, Senin, 7 Febuari 2022.

Diketahui, layanan FIT ini sudah diadakan oleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021 lalu. Hadirnya layanan FIT ini menjadi inisiasi oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Bahkan tempat isolasi ini disediakan gratis dengan kerjasama Kementerian Agama.

Fasilitas Isolasi Terintegrasi merupakan Rumah Sakit darurat (rumah sakit lapangan) yang diampuh oleh Rumah Sakit Provinsi Sulsel.

Yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan yang bisa berasal dari seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan maupun dari provinsi lain yang kebetulan berada di Sulsel.

Selama menjalani isolasi di FIT, pasien memiliki kegiatan rutin diantaranya olahraga, ibadah, berjemur dan hiburan. Untuk pelayanan check-up kesehatan mandiri diantaranya disiapkan alat saturasi, oksigen ukur suhu, telemedicine halo dokter.

Serta pemantauan pola hidup sehat dengan istirahat cukup, makanan bergizi, minum vitamin dan obat pereda keluhan.

Adapun fasilitas di asrama haji memiliki 15 gedung perawatan, IGD darurat, standar kamar hotel, Wisma tenaga kesehatan, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana CCTV dan wi-fi. Untuk fasilitas kesehatan yakni memiliki ambulans rujukan, mobile lab, mobil x-ray, mobile PCR, oximetri, oksigen konsentrat, alkes lainnya.

The post Sulsel Siaga Lonjakan Covid-19 Varian Baru appeared first on Halaman Indonesia.

“Persoalan sampah di Bali sebetulnya sudah terus kita gali bersama solusinya, tetapi saat ini kita sedang berfokus pada penanganan sampah di Kota Denpasar yang belum terintegrasi dengan maksimal. Kita harus menyelesaikan permasalahan krusial ini sebelum Oktober 2022,” buka Asisten Deputi Penanganan Sampah dan Limbah Rofi Al Hanif. Menurutnya, peran Pemerintah Daerah yang didorong oleh Pemerintah Pusat begitu krusial khususnya untuk menyambut momentum G20.

Solusi atas permasalahan sampah di Kota Denpasar ini sudah disiapkan. Sudah banyak berbagai penelitian dan studi terkait penanganan sampah domestik di Denpasar. Berbagai payung hukum pun telah tersedia, tetapi aksi nyata belum menunjukan hasil yang maksimal, “Kita disini duduk bersama untuk berkoordinasi dan berkolaborasi demi menangani permasalahan ini dari hulu ke hilir, jadi berbagai permasalahan yang ditemukan dilapangan dapat kita selesaikan bersama,” imbuh Asdep Rofi.

Di tengah kegiatan lokakarya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam bersama dengan Asdep Rofi melakukan audiensi dengan Walikota Denpasar demi memastikan Pemerintah Kota Denpasar serta Provinsi Bali sudah memiliki perencanaan dalam penanganan sampah di Kota Denpasar.

“Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan opsi lokasi untuk pembangunan TPST sebagai solusi cepat penanganan sampah,” ungkap Walikota Denpasar, I.G.N Jaya Negara.

Menambahkan, Prof. Saputro selaku Senior Advisor GII juga mengamini adanya keseriusan pembahasan ini jangan terputus seusainya G20 telah dijalankan, “Penanganan sampah di Denpasar bukan hanya persoalan momentum saja, kedepannya setelah ini jangan sampai semangat kita luntur dan masalah tidak terselesaikan,” ungkapnya.

Menegaskan pula, GII sebagai bentuk kerjasama infrastruktur hijau sekaligus peserta lokakarya akan terus mendukung berbagai upaya penanganan, dari sisi penelitian, kajian, teknologi, hingga pengimplementasiannya, “Kami akan dukung berbagai kebijakan Pemerintah, dan akan merealisasikan berbagai bentuk teknologi dan sebagainya, yang penting target kita tercapai sesuai timeline yang ada,” tegasnya lagi.

Dalam lokakarya ini, tiap-tiap pemangku kepentingan menyampaikan berbagai tantangan dan hambatan baik secara teknis maupun aspek lainnya. Lini masa yang ada pun telah disusun dan target sementara dalam penanganan sampah domestik ini telah disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan, yaitu pada Oktober 2022.

Untuk agenda hari pertama, fokus diskusi mengenai Pembahasan Prioritas Aksi Penanganan Sampah Kota Denpasar dan pembahasan linimasa terkait penanganan sampah. Diskusi berjalan dengan maksimal, bersifat dua arah dan mendapatkan masukan yang strategis dari berbagai pihak. Di hari kedua, rombongan bersama-sama melaksanakan kunjungan lapangan melihat berbagai TPST dan TPA di sekitar Denpasar.

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Denpasar, sektor swasta, dan pihak Green Infrastructure Initiative (GII) dan DKTI Waste yang bersama-sama berkolaborasi dalam mendiskusikan hal ini. Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan yang ada mampu merealisasikan linimasa terkait penanganan sampah di Kota Denpasar dengan baik dan maksimal.

The post Pemerintah Sinergikan Solusi Gerakan Percepatan Penanganan Sampah Domestik di Denpasar appeared first on Halaman Indonesia.