Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. menyampaikan hal tersebut dalam paparan bertajuk “The Regulation of Probiotics in Indonesia and the Importance of Local Clinical Evidence” di Malaysia, Minggu (4/10/2026).

Menurut Taruna, probiotik kini tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan kesehatan saluran pencernaan. Perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan adanya hubungan kompleks antara komposisi mikrobiota usus dengan sistem imun, metabolisme, hingga fungsi otak melalui mekanisme yang dikenal sebagai gut-brain axis.

“Precision nutrition dan keseimbangan mikrobiota usus membuka perspektif baru mengenai bagaimana probiotik dapat mendukung kesehatan otak, imunitas sistemik, dan fungsi kognitif sepanjang kehidupan. Namun, setiap manfaat yang diklaim harus memiliki landasan ilmiah yang kuat,” kata Taruna.

Ia menjelaskan, perhatian terhadap probiotik juga didorong oleh perkembangan riset mengenai kesehatan kognitif pada orang dewasa. Mikrobiota yang seimbang berpotensi berperan dalam menjaga lingkungan biologis yang mendukung arsitektur dan plastisitas saraf serta fungsi sirkuit sinaptik.

Pada tingkat sistemik, probiotik juga terus diteliti terkait potensinya dalam membantu mengelola disbiosis usus, memengaruhi sinyal sistem imun, dan mengoptimalkan komposisi mikrobiota.

Pasar Tumbuh, Regulasi Harus Mengikuti Sains

Pertumbuhan minat ilmiah berjalan bersamaan dengan ekspansi pasar. Data yang dipaparkan Taruna menunjukkan nilai pasar probiotik global pada 2025 berada pada kisaran USD 114 miliar, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan majemuk atau compound annual growth rate (CAGR) sekitar 12,8 persen.

Di kawasan ASEAN, pasar probiotik diperkirakan sekitar USD 1,06 miliar dengan CAGR 8,6 persen. Sementara itu, pasar Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar USD 700 juta dengan CAGR sekitar 9,5 persen.

Menurut Taruna, besarnya potensi ekonomi tersebut sekaligus menghadirkan tanggung jawab regulatori. Konsumen tidak boleh hanya dihadapkan pada berbagai klaim manfaat tanpa dukungan data yang memadai.

Karena itu, BPOM menempatkan aspek quality, safety, efficacy, and evidence-based claims sebagai fondasi penting dalam pengawasan produk probiotik.

Indonesia Bangun Jalur Regulasi yang Jelas

Di Indonesia, penilaian suplemen kesehatan yang mengandung probiotik dilakukan dalam kerangka regulasi BPOM, antara lain melalui Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2025.

Kerangka tersebut memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjadi pedoman bagi BPOM dalam melakukan evaluasi sebelum produk memperoleh akses ke pasar.

Proses dimulai dari identifikasi dan standardisasi strain mikroorganisme. Karakteristik fungsional, keamanan, khasiat, mutu, serta dokumen pendukung harus dievaluasi secara ilmiah.

Setelah memenuhi persyaratan, strain dapat masuk dalam positive list yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian berikutnya.

Tahapan registrasi juga mempertimbangkan bentuk sediaan serta jenis klaim yang diajukan. Dengan demikian, evaluasi tidak semata-mata melihat keberadaan mikroorganisme dalam suatu produk, tetapi juga menilai apakah bukti ilmiah yang tersedia sejalan dengan manfaat yang diklaim.

Bukti Klinis Lokal Jadi Penting

Taruna menekankan pentingnya local clinical evidence, khususnya ketika suatu produk mengajukan klaim yang melampaui pemeliharaan kesehatan saluran pencernaan dan data khasiat yang tersedia belum memadai.

Dalam kondisi tersebut, jalur uji klinis menjadi bagian penting untuk membangun bukti ilmiah yang relevan.

Bukti klinis lokal memiliki nilai strategis karena respons terhadap intervensi berbasis mikrobiota dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pola makan, karakteristik populasi, lingkungan, gaya hidup, dan komposisi mikrobiota masyarakat setempat.

Karena itu, hasil penelitian dari populasi di negara lain tidak selalu dapat diterapkan begitu saja untuk mendukung klaim yang lebih spesifik pada masyarakat Indonesia.

“Regulasi bukan untuk menghambat inovasi. Regulasi justru memastikan inovasi sampai kepada masyarakat dalam bentuk produk yang aman, bermutu, memiliki manfaat yang dapat dibuktikan, serta dikomunikasikan melalui klaim yang bertanggung jawab,” ujar Taruna.

Menurut dia, pendekatan tersebut sekaligus memberikan registration roadmap yang lebih jelas bagi industri. Pelaku usaha dapat mengetahui sejak awal kebutuhan standardisasi strain, data keamanan dan khasiat, kebutuhan uji klinis, hingga persyaratan klaim dan pelabelan sebelum produk didaftarkan.

Peluang Indonesia Mengembangkan Probiotik Berbasis Populasi Lokal

Taruna menilai Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan probiotik berbasis biodiversitas dan karakteristik populasi lokal.

Dengan jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman pola konsumsi, serta kekayaan sumber daya hayati, Indonesia memiliki ruang luas untuk mengembangkan riset mikrobioma dan probiotik yang lebih presisi.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, fasilitas pelayanan kesehatan, dan industri karena itu menjadi semakin penting. Penelitian tidak cukup berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi perlu diterjemahkan menjadi inovasi yang memenuhi standar regulatori dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Taruna, masa depan probiotik akan bergerak menuju pendekatan yang semakin presisi, ketika pemilihan strain, dosis, karakteristik individu, pola nutrisi, dan bukti klinis menjadi bagian dari satu ekosistem pengembangan produk.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan lebih banyak produk probiotik di pasar, tetapi memastikan masyarakat memperoleh produk yang benar-benar aman, berkualitas, dan memiliki manfaat berdasarkan bukti ilmiah,” kata Taruna.

Dengan pendekatan tersebut, BPOM mendorong agar kemajuan riset mikrobioma dan pertumbuhan industri probiotik berjalan dalam koridor sains dan regulasi yang kuat. Di tengah berkembangnya pemahaman mengenai hubungan usus, sistem imun, dan otak, bukti klinis lokal menjadi jembatan penting antara inovasi laboratorium, keputusan regulatori, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

The post Taruna Ikrar: Pasar Probiotik Tumbuh Pesat, BPOM Pastikan Inovasi Tetap Berbasis Sains appeared first on Halaman Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat memberikan opening remarks pada Inaugural Malaysia Microbiome Meeting (MMM) 2026, Sabtu, 3 Oktober 2026, di Sunway University, Selangor, Malaysia. Pertemuan perdana ini sekaligus menjadi momentum soft launch Sunway Microbiome Centre (SUMC).

“Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan sejarah, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Ini membuka peluang besar untuk memperdalam kerja sama dalam microbiome science dan regulatory science, khususnya dalam konteks ASEAN dan Asia-Pasifik,” kata Taruna Ikrar.

Menurut Taruna, mikrobioma menjadi salah satu bidang yang menjanjikan dalam perkembangan ilmu hayati modern. Kajian mikrobioma mengubah cara pandang terhadap kesehatan manusia, dari pendekatan yang berfokus pada sel dan organ menuju pemahaman mengenai interaksi kompleks antara tubuh manusia dengan triliunan mikroorganisme yang hidup berdampingan dengannya.

Perkembangan riset mikrobioma membuka peluang dalam penanganan penyakit infeksi, gangguan metabolik dan gastrointestinal, penyakit yang dimediasi sistem imun, hingga onkologi. Riset tersebut juga mendukung pengembangan diagnostik, terapi, produk bioterapeutik, serta intervensi nutrisi baru.

Taruna mengutip proyeksi Grand View Research yang menyebut pasar global terapi berbasis mikrobioma diperkirakan mencapai US$255,1 juta pada 2026 dan berpotensi melampaui US$1,06 miliar pada 2030. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya investasi, kolaborasi riset dan pengembangan, serta pengembangan produk terapi berbasis mikrobioma.

Namun, Taruna menegaskan bahwa perkembangan inovasi harus berjalan beriringan dengan penguatan ilmu regulasi. Produk berbasis mikrobioma harus ditopang bukti ilmiah yang kuat mengenai identitas, kemurnian, potensi, stabilitas, konsistensi, pengendalian proses produksi, mekanisme kerja, keamanan, dan efektivitas klinis.

“Regulatory science harus berkembang sejalan dengan inovasi ilmiah. Regulator memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat, memastikan mutu produk, serta menjaga integritas klaim kesehatan, sekaligus menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi secara bertanggung jawab dan berbasis bukti,” ujar Taruna.

Lawatan Sunway University Bagian dari Konsep ABG

Lawatan Taruna Ikrar ke Sunway University juga menjadi bagian dari penguatan konsep ABG—Academic, Business, and Government yang terus didorong BPOM. Konsep tersebut mempertemukan kekuatan perguruan tinggi dan peneliti sebagai penghasil ilmu pengetahuan, dunia usaha sebagai motor inovasi dan hilirisasi, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan inovasi berkembang dengan tetap mengutamakan keamanan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Taruna, perkembangan mikrobioma merupakan contoh bidang yang membutuhkan kolaborasi ABG secara nyata. Temuan dari laboratorium dan perguruan tinggi perlu memiliki jalur menuju inovasi dan industri, sementara regulator harus hadir sejak dini untuk memastikan proses pengembangan produk memenuhi standar mutu, keamanan, khasiat, serta bukti ilmiah yang memadai.

“Inovasi tidak boleh berhenti di laboratorium. Melalui konsep ABG, ilmu pengetahuan harus bertemu dengan industri dan regulasi agar hasil riset dapat dihilirisasi menjadi produk yang aman, bermutu, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Taruna.

Dalam konteks itu, kerja sama Indonesia dan Malaysia dapat diwujudkan melalui riset bersama, pertukaran ilmiah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan standar dan metodologi, kolaborasi regulatory science, serta dialog mengenai pendekatan regulasi terhadap produk berbasis mikrobioma.

Taruna juga mendorong keterlibatan ilmuwan muda, mahasiswa, inovator, regulator, dan pelaku industri. Generasi berikutnya, menurut dia, akan memegang peranan penting dalam menentukan arah perkembangan ilmu mikrobioma dan penerapannya dalam pelayanan kesehatan.

“Atas nama BPOM RI, kami mendukung inisiatif penting ini dan siap menjajaki kerja sama berkelanjutan dalam pertukaran ilmiah, peningkatan kapasitas, regulatory science, dan inovasi,” kata Taruna.

Taruna menyambut berdirinya Sunway Microbiome Centre yang dipimpin Prof. Low Teck Yew. Kehadiran pusat tersebut dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi mikrobioma, bukan hanya bagi Malaysia, tetapi juga kawasan ASEAN.

Dalam agenda di Sunway University, Selangor, Malaysia, Taruna Ikrar didampingi Tri Asti Isnariani, Direktur Registrasi Obat BPOM RI; Ardiansyah, Kepala Bagian Rumah Tangga BPOM RI; serta Wachyudi Muchsin, Staf Khusus Kepala BPOM RI. Turut hadir Elfi Ikrar, Ketua Dharma Wanita Persatuan BPOM RI.

Taruna berharap Malaysia Microbiome Meeting berkembang menjadi platform kolaborasi berkelanjutan yang menghubungkan Malaysia, Indonesia, negara-negara ASEAN, dan komunitas mikrobioma internasional.

“Tidak ada satu institusi, disiplin ilmu, ataupun negara yang dapat membangun ekosistem mikrobioma secara efektif sendirian. Kolaborasi harus menjadi fondasi agar kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujar Taruna.

The post Taruna Ikrar Bawa Visi BPOM ke Sunway University Selangor Malaysia, Perkuat Kolaborasi Mikrobioma ASEAN appeared first on Halaman Indonesia.

Hasil sementara pemeriksaan menunjukkan terdapat 287 item produk tanpa izin edar, terdiri atas 44 item obat bahan alam dan suplemen kesehatan sebanyak 23.532 pieces senilai sekitar Rp6,11 miliar serta 243 item kosmetik tanpa izin edar dan/atau diduga palsu sebanyak 436.059 pieces dengan nilai sekitar Rp18,99 miliar.

Produk tersebut ditemukan di gudang seluas kurang lebih 640 meter persegi di Kompleks Pergudangan Laksana Business Park, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Gudang tersebut tidak terdaftar di BPOM dan berdasarkan pemeriksaan awal diduga berfungsi sebagai tempat pengumpulan produk milik sejumlah pihak sebelum didistribusikan melalui berbagai toko di platform perdagangan elektronik.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.

“Tidak boleh ada ruang bagi peredaran produk ilegal yang dapat membahayakan masyarakat. Produk tanpa izin edar tidak melalui proses evaluasi BPOM, sehingga keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutunya tidak dapat dijamin. BPOM akan menelusuri rantai distribusinya sampai kepada pemasok, pemilik produk, penjual daring, dan jalur masuknya ke Indonesia,” tegas Taruna Ikrar dalam konferensi pers didampingi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Mohamad Kashuri, S.Si, M.Farm seluruh pejabat eselon 1 dan 2 bpom di Tangerang, Selasa (30/9/2026).

Produk yang ditemukan didominasi barang impor yang berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia. Berdasarkan keterangan dan temuan awal di lapangan, produk diduga masuk menggunakan jasa forwarder umum tanpa dilengkapi dokumen importasi yang dipersyaratkan. Distribusi selanjutnya dilakukan melalui berbagai toko e-commerce dengan pengiriman barang berasal dari gudang tersebut.

Pengungkapan bermula dari profiling siber terhadap akun Youthvita Shop pada platform Shopee. Hasil profiling awal menemukan indikasi penjualan sejumlah suplemen kesehatan tanpa izin edar, termasuk produk yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO). Nilai transaksi kumulatif akun tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp3,697 miliar. Dugaan kandungan BKO masih harus dipastikan melalui pengujian laboratorium.

Setelah informasi tersebut diperoleh, Balai POM di Tangerang melakukan pengamatan lapangan pada 16 September 2026. Tim kemudian mengidentifikasi pola aktivitas gudang yang relatif tertutup. Gerbang gudang diketahui terutama dibuka sekitar pukul 16.00–17.00 WIB ketika paket diambil oleh pihak ekspedisi.

Pada 29 September 2026, tim gabungan Balai POM di Tangerang, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Intelijen, serta Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan pemeriksaan di lokasi. Pemeriksaan menemukan stok produk dalam jumlah besar dan berlangsung hingga proses pendataan serta pengamanan barang selesai.

Di antara suplemen kesehatan yang ditemukan dalam jumlah besar berdasarkan pendataan awal adalah Magnesium Glycinate sebanyak 2.765 pieces, Women’s Probiotic 2.245 pieces, Collagen 2.182 pieces, D3K2 sebanyak 2.019 pieces, serta Calcium Magnesium Zinc sebanyak 1.045 pieces. Sementara pada kategori kosmetik ditemukan antara lain Sun Cream Purple, 345 Relief Cream, Vital Spray Serum, First Spray Serum, dan Sun Cream Pink.

BPOM langsung menghentikan sementara aktivitas di sarana tersebut dan mengamankan seluruh obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta kosmetik yang menjadi temuan. Sampel sejumlah produk juga telah diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium guna memastikan kandungan dan menjadi bagian dari proses penegakan hukum selanjutnya.

“Pengawasan tidak berhenti pada gudang. Kami akan mengikuti jejak produknya, baik ke hulu maupun ke hilir. Siapa pemasoknya, bagaimana barang masuk ke Indonesia, siapa pemilik produknya, dan melalui toko daring mana produk diedarkan, semuanya akan didalami. Perlindungan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Taruna Ikrar.

BPOM juga akan mendalami pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan gudang dan aktivitas perdagangan tersebut. Informasi mengenai pemilik, penanggung jawab, pengelola akun, pemasok, penjual, serta forwarder masih dalam proses verifikasi dan pendalaman sehingga penanganannya tetap mengedepankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan terpenuhi unsur pidana, perkara dapat ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. Berdasarkan laporan sementara, dugaan pelanggaran diarahkan antara lain pada Pasal 138 ayat (2) juncto Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.

BPOM selanjutnya akan memperkuat penelusuran terhadap pemasok, toko e-commerce, pemilik produk, serta jalur forwarder bersama unit intelijen dan siber, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami aspek importasi.

Taruna Ikrar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur produk kesehatan dan kosmetik impor yang dipasarkan secara daring dengan klaim berlebihan maupun harga menarik tanpa memastikan legalitasnya.

“Masyarakat adalah benteng terakhir pengawasan. Pastikan produk memiliki izin edar BPOM dan selalu lakukan Cek KLIK—Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa. Jangan mempertaruhkan kesehatan dengan produk yang tidak jelas asal-usul, keamanan, dan mutunya,” pungkas Taruna Ikrar.

The post Taruna Ikrar Pimpin Penindakan di Tangerang, BPOM Amankan 459 Ribu Produk Ilegal Senilai Rp25,1 Miliar appeared first on Halaman Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat menjadi keynote speaker pada The 6th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Military Pharmacy (ICOPMAP) 2026, yang diselenggarakan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) berkolaborasi dengan Indonesian Military Pharmacy Association, di VVIP Lounge Rectorate, Kampus Bela Negara, Bogor, Jawa Barat.

Konferensi internasional tersebut mempertemukan kalangan akademisi, peneliti, praktisi, regulator, serta pemangku kepentingan di bidang ilmu kefarmasian dan farmasi militer. Dekan Fakultas Farmasi Unhan RI Prof. Yahdiana, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi dan penguatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan kefarmasian, kesehatan, dan pertahanan yang terus berkembang.

Dalam keynote speech-nya, Taruna Ikrar menggarisbawahi perubahan paradigma global dalam memandang sektor kesehatan. Menurutnya, kemampuan sebuah negara untuk menjamin ketersediaan obat, vaksin, bahan baku, serta teknologi kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapsiagaan nasional.

“Ketahanan kesehatan adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghadapi ancaman pertahanan konvensional, tetapi juga negara yang memiliki kemampuan melindungi rakyatnya ketika menghadapi pandemi, wabah, bencana, maupun kedaruratan kesehatan,” ujar Taruna Ikrar.

Menurut Taruna, pengalaman dunia menghadapi pandemi memberikan pelajaran bahwa ketergantungan terhadap pasokan obat, vaksin, bahan baku, dan teknologi kesehatan dari luar negeri dapat menjadi kerentanan strategis. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kemampuan riset, produksi, hilirisasi inovasi, serta pengawasan obat dan produk kesehatan.

Ia menilai farmasi militer mempunyai posisi unik karena berada pada titik temu antara kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, logistik, kesiapsiagaan, dan pertahanan negara. Farmasi militer bukan sekadar berbicara mengenai penyediaan obat bagi personel militer, melainkan juga kemampuan sebuah negara menjaga keberlangsungan sistem kesehatan dalam berbagai kondisi darurat.

“Farmasi harus kita tempatkan sebagai bagian dari strategic national capability. Kemandirian obat dan teknologi kesehatan pada akhirnya adalah bagian dari kedaulatan bangsa,” kata Taruna.

Regulasi Harus Mengikuti Kecepatan Inovasi

Taruna juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dunia, mulai dari precision medicine, terapi berbasis sel dan gen, produk biologi, artificial intelligence, hingga berbagai teknologi kesehatan berbasis data.

Perkembangan tersebut, menurutnya, menghadirkan tantangan baru bagi regulator. Sistem regulasi tidak boleh menjadi penghambat inovasi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan setiap produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu.

Karena itu, BPOM terus mendorong penguatan regulasi berbasis sains serta meningkatkan kapasitas pengawasan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi kesehatan global.

Taruna menekankan bahwa kemajuan regulasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas penelitian nasional. Riset yang baik tidak cukup berhenti pada jurnal atau laboratorium. Hasil penelitian perlu didorong menuju tahap translasi, uji klinik, hilirisasi, hingga menjadi produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita membutuhkan ekosistem yang mampu membawa hasil penelitian dari laboratorium menuju pasien. Akademisi menghasilkan ilmu pengetahuan, industri melakukan hilirisasi, pemerintah membangun ekosistem, dan regulator memastikan inovasi tersebut aman, bermutu, serta memberikan manfaat,” ujarnya.

Kolaborasi Akademisi, Pemerintah dan Industri

Taruna menyebut kolaborasi menjadi kunci mempercepat kemandirian farmasi Indonesia. Tidak ada satu institusi yang dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas perkembangan kesehatan dan teknologi dunia.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki kekuatan dalam menghasilkan pengetahuan serta sumber daya manusia unggul. Industri mempunyai kemampuan untuk membawa inovasi menuju skala produksi. Pemerintah membangun kebijakan dan ekosistem, sementara regulator memastikan inovasi berkembang tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Taruna mengapresiasi penyelenggaraan ICOPMAP 2026 sebagai ruang strategis yang mempertemukan dunia akademik, profesi kefarmasian, regulator, industri, dan institusi pertahanan.

Menurutnya, Universitas Pertahanan memiliki posisi penting dalam mengembangkan perspektif baru bahwa ketahanan kesehatan merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pertahanan negara modern.

“Masa depan pertahanan tidak hanya berbicara tentang kekuatan alutsista. Kita juga harus berbicara tentang ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, kemandirian obat, kemampuan bioteknologi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Taruna.

Melalui The 6th ICOPMAP 2026, Taruna berharap semakin banyak kolaborasi penelitian dan inovasi yang lahir serta dapat diterjemahkan menjadi produk farmasi dan teknologi kesehatan karya anak bangsa.

Ia menegaskan, Indonesia memiliki sumber daya manusia, biodiversitas, kapasitas akademik, dan industri yang besar. Tantangannya adalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut dalam satu ekosistem yang mampu mempercepat inovasi sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Ketika Indonesia mampu meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan mengawasi obat serta teknologi kesehatannya sendiri, pada saat itulah kita bukan hanya sedang membangun sistem kesehatan yang kuat, tetapi juga sedang memperkuat kedaulatan dan pertahanan bangsa,” pungkas Taruna Ikrar.

The post Di Universitas Pertahanan, Taruna Ikrar Tegaskan Farmasi Strategis bagi Kedaulatan Bangsa appeared first on Halaman Indonesia.

Mengusung tema “Jumputan Berwarna, Karya Bermakna”, GMTD merangkul 45 perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Melalui program ini, perusahaan memberikan ruang inklusif sekaligus membekali para ibu dengan keterampilan membatik menggunakan teknik jumputan.

Pelatihan ini menghadirkan instruktur pengalaman, Andi Tenri Uba dari Batik dan Tenun ISTI. Ia memandu para peserta secara langsung untuk menguasai teknik dasar membatik, mulai dari melipat, mengikat, hingga menjumput kain sebelum memasuki proses pewarnaan.

Setiap ikatan tali dan celupan warna tidak sekadar menghasilkan motif seni yang estetis. Lebih dari itu, karya tersebut membuka peluang ekonomi kreatif baru yang dapat menopang kesejahteraan keluarga para peserta.

Chief Operating Officer Lippoland Makassar dan Manado, Jemmy Andreas Persang, menegaskan bahwa GMTD memandang program CSR sebagai sarana tumbuh bersama masyarakat, bukan sebatas aksi bagi-bagi bantuan.

“Bagi GMTD, CSR bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Lewat Tabung Karya Vol. 5, kami ingin membuktikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menciptakan karya bernilai tinggi,” ujar Jemmy di sela-sela kegiatan.

Jemmy menambahkan bahwa keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun lingkungan sosial yang setara. Oleh karena itu, GMTD terus konsisten menghadirkan program yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan disabilitas.

Pelaksanaan program ini secara langsung mendukung aspek sosial dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG). Kegiatan ini juga memperkuat pilar Independen dalam agenda keberlanjutan grup perusahaan bertajuk “Lippo Untuk Indonesia PASTI” (Pintar-Asri-Sejahtera-Tangguh-Independen).

Melalui keberlanjutan program Tabung Karya, GMTD berkomitmen terus menghadirkan dampak positif yang nyata, baik bagi masyarakat di kawasan Tanjung Bunga maupun Kota Makassar secara luas.

The post Dorong Kemandirian Ekonomi, GMTD Gelar Pelatihan Batik Jumputan untuk 45 Perempuan Disabilitas appeared first on Halaman Indonesia.

Pertemuan tersebut membahas isu strategis ketahanan obat dan pangan sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. Ketiganya bertukar pandangan mengenai perlunya Indonesia memperkuat kemandirian di sektor farmasi dan pangan, mulai dari riset dan inovasi, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi dalam negeri, penguasaan teknologi, sumber daya manusia, hingga sistem regulatori yang kuat.

Taruna Ikrar mengatakan ketahanan obat tidak cukup dimaknai sebatas kemampuan menyediakan obat ketika dibutuhkan. Menurutnya, ketahanan obat harus dibangun melalui suatu ekosistem nasional yang mampu menopang seluruh mata rantai pengembangan dan produksi obat.

“Ketahanan obat dan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Indonesia harus semakin kuat dalam riset, inovasi, bahan baku, produksi, teknologi, dan regulasi. Kerja sama internasional harus kita arahkan untuk memperkuat kapasitas nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” ujar Taruna.

Menurut Taruna, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, perubahan rantai pasok global, serta meningkatnya kebutuhan terhadap produk kesehatan menunjukkan pentingnya Indonesia memiliki kapasitas nasional yang semakin mandiri. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sumber bahan baku dan teknologi dari luar negeri perlu dijawab melalui penguatan industri, riset, inovasi, dan transfer teknologi.

Dalam konteks tersebut, kunjungan BPOM ke China juga diarahkan untuk memperkuat hubungan regulatori Indonesia–China. Salah satu agenda yang dibahas adalah upaya finalisasi nota kesepahaman antara BPOM RI dan National Medical Products Administration (NMPA) China.

Penguatan kerja sama regulatori diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan perkembangan teknologi, serta kolaborasi yang mendukung kemajuan industri farmasi dan sektor kesehatan Indonesia.

Taruna menekankan bahwa posisi BPOM sebagai regulator memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem tersebut. Regulasi tidak hanya berfungsi memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, tetapi juga perlu mampu merespons perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan ruang bagi inovasi yang bertanggung jawab.

Pertemuan Taruna Ikrar dengan Ahmad Muzani dan Djauhari Oratmangun juga menempatkan isu kesehatan dalam perspektif yang lebih luas. Ketahanan obat, pangan, industri farmasi, teknologi kesehatan, dan sumber daya manusia merupakan elemen yang saling berkaitan dalam memperkuat daya tahan bangsa menghadapi perubahan global.

Agenda tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penguatan kemandirian bangsa, ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, penguasaan sains dan teknologi, serta penguatan industri nasional.

Selain agenda diplomasi regulatori dan ketahanan obat, kunjungan Taruna Ikrar bersama delegasi BPOM RI ke China juga diisi dengan agenda ilmiah. Taruna tampil dalam International Biomedical Industry Innovation Conference Beijing Forum dan memberikan kuliah pakar di Universitas Tsinghua, China.

Dalam forum tersebut, Taruna membawa perspektif mengenai perkembangan Artificial Intelligence (AI), teknologi kedokteran baru, precision medicine, neurosains, hingga tantangan regulasi kesehatan pada masa depan. Menurutnya, perkembangan sains dan teknologi harus diikuti kemampuan regulator untuk beradaptasi tanpa mengurangi standar perlindungan terhadap masyarakat.

Di tengah rangkaian kunjungan tersebut, Taruna juga meluncurkan dua buku karyanya, yakni “Dua Tahun Saujana Bhakti Taruna Ikrar” dan “Neuroleadership”. Peluncuran di universitas Tsinghua china dan berlangsung dalam perjalanan menggunakan kereta cepat dari Beijing menuju Jinan.

Buku “Dua Tahun Saujana Bhakti Taruna Ikrar” merekam perjalanan dua tahun kepemimpinan Taruna sebagai Kepala BPOM RI, termasuk transformasi kelembagaan, digitalisasi, penguatan jejaring internasional, serta capaian BPOM memperoleh status WHO-Listed Authority (WLA).

Sementara buku “Neuroleadership” mengangkat hubungan antara neurosains, brain mapping, perilaku manusia, dan kepemimpinan. Taruna memadukan perspektif keilmuan dengan pengalaman kepemimpinan untuk melihat bagaimana pemahaman terhadap mekanisme kerja otak dapat berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan, pengendalian emosi, empati, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi.

“Neuroleadership bukan hanya berbicara tentang bagaimana memimpin orang lain, tetapi terlebih dahulu bagaimana seorang pemimpin memahami dan memimpin dirinya sendiri. Otak adalah pusat keputusan, emosi, empati, kreativitas, dan kemampuan manusia beradaptasi,” kata Taruna.

Dalam kunjungan tersebut, Taruna didampingi delegasi BPOM RI, antara lain Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Mohamad Kashuri; Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Dr. William Adi Teja; Pakar Ahli Bidang Hukum dan Humas Dr. Wachyudi Muchsin; Pakar Ahli Bidang Kebijakan Obat dan Makanan Hj. Nor Andi Arinawati Arsyad; serta Pakar Ahli Bidang Sediaan Farmasi Dra. Rita Endang.

Turut mendampingi Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Lynda Kurnia Wardhani serta sejumlah direktur, kepala biro, kepala pusat, pejabat, dan jajaran BPOM lainnya.

Taruna mengatakan rangkaian kunjungan ke China membawa satu benang merah: bagaimana diplomasi regulatori, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kerja sama internasional dapat dikonversi menjadi penguatan kapasitas nasional.

“Indonesia harus mampu mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Kita membangun kerja sama bukan untuk memperbesar ketergantungan, tetapi untuk memperkuat kemampuan bangsa sendiri. Tujuan akhirnya adalah kemandirian dan perlindungan masyarakat,” tutur Taruna.

Dari pertemuan dengan Ketua MPR RI dan Duta Besar RI, dialog dengan mitra regulatori, forum ilmiah internasional, hingga peluncuran karya intelektual, rangkaian kunjungan di China tersebut membawa pesan bahwa ketahanan obat dan pangan merupakan bagian dari agenda strategis ketahanan nasional Indonesia di tengah perubahan dunia yang semakin cepat.

The post Dari Beijing, Taruna Ikrar, Ketua MPR dan Dubes RI Bahas Kemandirian Obat Indonesia appeared first on Halaman Indonesia.

Dalam paparannya yang berlangsung Taruna Ikrar memaparkan perkembangan AI dan teknologi kedokteran baru serta implikasinya terhadap transformasi pelayanan kesehatan, penelitian biomedis, pengembangan obat, hingga masa depan regulasi kesehatan.

Forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran di tengah semakin luasnya pemanfaatan AI dalam precision medicine, teknologi diagnostik, penemuan dan pengembangan obat, terapi berbasis sel dan gen, hingga penggunaan data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis.

“Kita sedang memasuki era ketika kedokteran tidak lagi hanya berbicara mengenai bagaimana mengobati penyakit, tetapi bagaimana teknologi membantu kita memahami manusia secara lebih presisi. Artificial intelligence akan menjadi salah satu kekuatan penting yang mengubah penelitian, diagnosis, pengembangan terapi, hingga cara regulator bekerja,” ujar Taruna Ikrar.

Selain membahas AI dan teknologi kedokteran masa depan, Taruna Ikrar turut memaparkan gagasan dalam buku Neuroleadership yang menghubungkan ilmu neurosains dengan konsep kepemimpinan modern.

Neuroleadership melihat kepemimpinan dari perspektif bagaimana otak manusia bekerja mulai dari proses pengambilan keputusan, pengelolaan emosi dan tekanan, kemampuan beradaptasi, empati, hingga pembentukan perilaku dalam organisasi.

Menurut Taruna Ikrar, perkembangan AI justru membuat dimensi manusia dalam kepemimpinan semakin penting. Ketika mesin semakin mampu mengolah data dan membantu pengambilan keputusan, manusia tetap memegang peran fundamental dalam menentukan nilai, etika, empati, dan tanggung jawab atas keputusan tersebut.

“Semakin cerdas teknologi yang kita bangun, semakin penting pula manusia memahami otaknya sendiri. AI dapat memperkuat kemampuan manusia, tetapi empati, nilai, keberanian mengambil keputusan, dan tanggung jawab tetap berada pada manusia. Di titik inilah neuroleadership menjadi semakin relevan,” tegasnya.

Ia menilai neuroleadership tidak semata-mata berbicara tentang teori kepemimpinan, tetapi menawarkan pendekatan berbasis sains untuk memahami bagaimana seorang pemimpin berpikir dan mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi tekanan, ketidakpastian, dan perubahan yang berlangsung cepat.

Kehadiran Indonesia dalam forum di Beijing tersebut juga membawa perspektif regulator. Taruna Ikrar menekankan bahwa perkembangan AI, bioteknologi, serta teknologi kedokteran baru perlu diimbangi dengan regulasi yang adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan tetap menempatkan keselamatan pasien serta perlindungan masyarakat sebagai prioritas.

Menurutnya, regulator menghadapi tantangan baru karena kecepatan perkembangan teknologi sering kali jauh melampaui pola regulasi konvensional. Karena itu, regulator masa depan tidak cukup hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga harus memiliki kapasitas ilmiah untuk memahami inovasi dan membangun kerangka regulasi yang mampu merespons perkembangan teknologi.

“Regulasi tidak boleh menjadi penghambat inovasi, tetapi inovasi juga tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan, mutu, khasiat, serta perlindungan masyarakat. Di sinilah regulator harus mampu bergerak adaptif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,” kata Taruna Ikrar.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa perkembangan teknologi kesehatan dunia juga harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat riset, inovasi, sumber daya manusia, serta ekosistem regulasi agar tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi yang dikembangkan negara lain.

“Masa depan kedokteran adalah kolaborasi antara kecerdasan manusia, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi. Kita harus menjadi bagian dari ekosistem yang ikut meneliti, mengembangkan, mengatur, dan menentukan arah teknologi kesehatan masa depan,” pungkas Taruna Ikrar.

The post Taruna Ikrar Paparkan Buku Neuroleadership dan AI di New Medical Technology Conference Universitas Tsinghua China appeared first on Halaman Indonesia.

Dokumen tersebut, menurut tim advokasi, berkaitan dengan dugaan transaksi BBM ilegal yang melibatkan PT Citra Energi Migas dan seorang terlapor bernama Salman.

Selain menyerahkan bukti kepada Polda Sulsel, tim advokasi juga melaporkan empat penyidik Polres Luwu Timur kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan di tingkat daerah.

Audit PT RGI Diserahkan ke Polda Sulsel

LBH LIRA To Manurung dan To Manurung Law Firm menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengawalan hukum terhadap manajemen PT RGI.

Menurut tim advokasi, dokumen audit independen yang diserahkan kepada penyidik memuat sejumlah bukti transaksi yang mereka kaitkan dengan dugaan penggunaan dana PT RGI untuk transaksi BBM melalui PT Citra Energi Migas.

Namun, temuan tersebut masih merupakan materi yang perlu diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, dugaan penyalahgunaan dana maupun dugaan transaksi BBM ilegal belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat pembuktian oleh aparat penegak hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tim advokasi berharap dokumen tersebut dapat menjadi bahan bagi Polda Sulsel untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta legalitas transaksi BBM yang dipersoalkan.

Dugaan BBM Subsidi Mengalir ke Aktivitas Tambang

Persoalan distribusi BBM menjadi sorotan karena masyarakat kerap menghadapi antrean ketika mengakses BBM di sejumlah SPBU.

Dalam perkara yang dikawal LBH LIRA To Manurung, dugaan transaksi BBM yang melibatkan PT Citra Energi Migas disebut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk asal BBM, jenis BBM, mekanisme pembelian, tujuan penggunaan, serta pihak yang melakukan transaksi.

Jika terdapat BBM bersubsidi yang ternyata tidak digunakan sesuai ketentuan, aparat penegak hukum perlu menelusuri rantai distribusinya berdasarkan bukti transaksi dan dokumen pendukung.

Karena itu, penyerahan hasil audit kepada Polda Sulsel menjadi bagian penting dari proses pembuktian. Selanjutnya, penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen, meminta keterangan para pihak, serta melakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Empat Penyidik Polres Luwu Timur Dilaporkan

Selain persoalan dugaan transaksi BBM, tim advokasi juga menempuh jalur etik dan pengawasan internal kepolisian.

LBH LIRA To Manurung dan To Manurung Law Firm menyatakan telah melaporkan empat penyidik Polres Luwu Timur kepada Divisi Propam Mabes Polri.

Menurut pihak pelapor, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dan administrasi dalam proses penyidikan yang mereka nilai merugikan hak hukum pihak yang mereka dampingi.

Mereka meminta Propam memeriksa laporan tersebut secara objektif dan memberikan penilaian berdasarkan dokumen serta fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Dengan demikian, laporan terhadap empat penyidik tersebut juga masih berada dalam tahap pengaduan. Artinya, tuduhan pelanggaran prosedur belum dapat dianggap terbukti sebelum melalui pemeriksaan oleh Propam dan mekanisme hukum yang berlaku.

Ryan Latief: Kami Kawal Sampai Tuntas

Ryan Latief La Kaseng mengatakan tim advokasi akan terus mengawal kedua proses tersebut.

“Kami dari LBH LIRA To Manurung dan To Manurung Law Firm menurunkan seluruh kekuatan tim advokat untuk mengawal kasus ini,” kata Ryan.

Ia menyebut pihaknya akan mengawal proses penanganan dugaan penyalahgunaan dana PT RGI dan dugaan transaksi BBM PT Citra Energi Migas di Polda Sulsel.

Selain itu, tim juga akan mengawal pemeriksaan etik terhadap empat penyidik Polres Luwu Timur di Propam Mabes Polri.

“Kami memastikan penanganan tindak pidana penyalahgunaan dana PT RGI untuk transaksi BBM ilegal PT Citra milik saudara Salman di Polda Sulsel, maupun pemeriksaan etik terhadap empat oknum penyidik Polres Luwu Timur di Propam Mabes Polri, berjalan jujur, transparan, dan berkeadilan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Selanjutnya, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. Terutama, terkait kebenaran dokumen transaksi, asal-usul BBM, penggunaan dana PT RGI, serta dugaan pelanggaran prosedur yang dilaporkan ke Propam.

Hingga berita ini disusun, materi yang tersedia dalam perkara tersebut berasal dari keterangan dan klaim pihak LBH LIRA To Manurung serta dokumen yang disebut telah diserahkan kepada Polda Sulsel. Karena itu, seluruh dugaan tersebut tetap harus melalui proses verifikasi dan pembuktian sesuai hukum.

The post Rakyat Menjerit Antre di SPBU, BBM Subsidi Diduga Mengalir Deras ke Tambang PT Citra Energi Migas appeared first on Halaman Indonesia.

Langkah tersebut diwujudkan melalui forum diseminasi dan perencanaan analisis kebijakan bertajuk “Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi” di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPOM, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kompleksitas pengawasan obat dan makanan menuntut kebijakan yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga berbasis data, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, kolaborasi pemerintah, akademisi, pakar, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.

“Melalui diseminasi ini, BPOM ingin memastikan setiap hasil analisis kebijakan tidak hanya menjadi dokumen kajian, tetapi bertransformasi menjadi acuan operasional bagi lintas sektor. Pengawasan obat dan makanan yang kuat harus mampu menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung daya saing dunia usaha di bidang obat dan makanan,” ujar Taruna Ikrar.

Nama “Menenun Kebijakan” dipilih untuk menggambarkan filosofi penyusunan kebijakan yang berkualitas. Sebagaimana kain yang terbentuk dari berbagai benang yang dirajut secara teliti, kebijakan publik juga membutuhkan perpaduan data, bukti ilmiah, pengalaman lapangan, aspirasi masyarakat, kebutuhan pelaku usaha, serta perspektif lintas sektor. Seluruh unsur tersebut harus “ditenun” menjadi regulasi yang utuh dan memberikan manfaat nyata.

Dalam forum tersebut, BPOM mendiseminasikan tujuh hasil analisis kebijakan, meliputi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025; Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Tahun 2025; Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) Tahun 2025; legalitas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam proses izin edar; pengelolaan benturan kepentingan di BPOM; risiko keamanan pangan etilen oksida (EtO) dan 2-kloroetanol (2-CE) pada pangan olahan; serta implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025.

Hasil analisis tersebut dibedah dalam talkshow “From Data to Impact: Pengawasan Obat dan Makanan yang Lebih Bermakna” bersama akademisi dan praktisi kebijakan publik Trubus Rahardiansah dan Cashtry Meher.

Pembahasan menyoroti bagaimana data dan hasil analisis kebijakan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem regulatori, mulai dari pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga setelah produk berada di masyarakat (post-market).

Tidak hanya mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan, BPOM juga mulai mempersiapkan agenda kebijakan tahun 2027. Melalui forum konsultasi publik bersama pakar keamanan pangan Dedi Fardiaz dan Sekretaris Badan Pembangunan Kebijakan Kesehatan Etik Retno Wiyati, BPOM membahas enam calon topik analisis kebijakan prioritas.

Topik tersebut mencakup recall dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan, efektivitas pengawasan berbasis risiko, pengawasan pangan olahan yang dikemas ulang (repacking), pengawasan pangan olahan pada kelompok usaha menengah dan rendah, dampak Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat terhadap bahan obat dan obat impor asal Amerika Serikat yang beredar di Indonesia, serta penguatan pengawasan secara daring.

Semangat kolaborasi lintas sektor semakin diperkuat dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, perwakilan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Forum juga dihadiri jajaran pimpinan BPOM, pakar dan staf khusus Kepala BPOM, pejabat fungsional ahli utama, pimpinan 116 unit kerja BPOM dari seluruh Indonesia, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta praktisi kebijakan publik.

Kolaborasi tersebut ditandai secara simbolis melalui penanaman “Pohon Kebijakan” oleh Kepala BPOM bersama pimpinan kementerian dan lembaga. Pohon itu menjadi simbol bahwa kebijakan BPOM harus berakar kuat pada bukti empiris, tumbuh melalui kolaborasi, mengayomi kepentingan masyarakat, dan menghasilkan buah berupa manfaat yang berkelanjutan.

Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran dua buku karya Taruna Ikrar, yakni “2 Tahun Kepemimpinan Menjulang Membumi Mengakar” dan “NeuroLeadership”. Kedua buku diilustrasikan sebagai “buah” dari Pohon Kebijakan yang merepresentasikan perpaduan ilmu pengetahuan, pengalaman kepemimpinan, dan transformasi kelembagaan.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa tantangan pengawasan ke depan semakin kompleks. Perdagangan lintas negara, digitalisasi, perkembangan kecerdasan artifisial, inovasi obat dan pangan, serta perubahan pola konsumsi masyarakat membutuhkan regulator yang mampu bergerak cepat tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan landasan ilmiah.

Karena itu, BPOM terus mendorong pengawasan dari hulu hingga hilir yang semakin berbasis risiko, transparan, dan akuntabel. Perlindungan kesehatan masyarakat juga harus berjalan beriringan dengan fasilitasi kemudahan berusaha, inovasi, serta hilirisasi produk dalam negeri.

“Kebijakan yang baik bukan sekadar menghasilkan aturan. Kebijakan harus menghasilkan dampak. Data menjadi akarnya, kolaborasi menjadi kekuatannya, dan perlindungan masyarakat menjadi buah akhirnya,” tegas Taruna Ikrar.

Melalui forum “Menenun Kebijakan”, BPOM menegaskan bahwa regulasi masa depan tidak dapat dibangun oleh satu institusi semata. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk menciptakan sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin kuat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

The post Taruna Ikrar Dorong Regulasi Berbasis Bukti: Data Jadi Akar, Kolaborasi Jadi Kekuatan appeared first on Halaman Indonesia.

Puluhan kader Lapmi dari tiga komisariat berbeda antusias mengikuti agenda ini. Ketiga komisariat tersebut meliputi Perguruan Tinggi (Perti) Fajar, Universitas Megarezky, dan Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Ketua Panitia Pelaksana, Muh. Alfath Hidayat, menyampaikan optimisme tinggi terhadap keberlangsungan pelatihan ini. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menyulut kembali semangat belajar para kader muda.

“Saya berharap pelatihan jurnalistik ini bisa mendorong dan membangkitkan kembali para peserta yang hadir untuk tetap belajar dan memperbanyak latihan ke depannya. Langkah ini penting agar kita bisa menjaga regenerasi jurnalis muda Himpunan Mahasiswa Islam,” ujar Alfath.

Sementara itu, Direktur Lapmi HMI Cabang Makassar, Ryan Hidayat, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan proses kaderisasi wajib. Selain itu, kegiatan ini menjadi syarat utama bagi kader untuk bergabung secara resmi sebagai anggota Lapmi HMI Cabang Makassar.

Oleh karena itu, Ryan mengingatkan para peserta agar menyerap seluruh materi dengan serius. Sebab, pemahaman jurnalistik yang matang menjadi benteng utama jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas media.

“Harapan saya, peserta bisa memahami materi yang kami turunkan agar menjadi bekal saat bergelut di dunia jurnalistik. Tanpa pemahaman materi yang kuat, kita bisa mengalami kesalahan fatal yang berdampak buruk bagi individu maupun lembaga,” tegas Ryan.

Sebagai penutup, Ryan mengingatkan seluruh jurnalis muda untuk selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam mengolah dan menyebarkan informasi.

“Saya memegang teguh pepatah yang mengatakan: Sabar sebelum sebar, dan saring sebelum share,” pungkasnya.

The post Lapmi HMI Makassar Gelar Pelatihan Jurnalistik appeared first on Halaman Indonesia.