Komitmen tersebut menjadi perhatian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/10/2026).

Melalui pengawasan langsung di lapangan, BPOM memperkuat dukungannya terhadap pelaksanaan MBG dengan memastikan proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai prinsip keamanan pangan.

“Bukan pangan kalau tidak aman”

Prinsip tersebut menjadi pesan utama dalam pengawasan BPOM terhadap program MBG. Kandungan gizi yang baik tidak akan memberikan manfaat optimal apabila makanan yang dikonsumsi justru berisiko menimbulkan gangguan kesehatan akibat kontaminasi atau penanganan yang tidak memenuhi standar.

Dalam agenda pengawasan di NTB, dua fasilitas SPPG menjadi fokus pemeriksaan secara paralel oleh tim BPOM Pusat bersama Balai Besar POM di Mataram.

Fasilitas pertama adalah SPPG Lombok Barat Batulayar 2, yang berlokasi di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Fasilitas ini telah beroperasi sejak 24 Januari 2026 dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Fasilitas kedua adalah SPPG Kota Mataram Rembiga 2, yang berada di Jalan Adi Sucipto, kawasan eks Bandara Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. SPPG tersebut telah beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan juga telah mengantongi SLHS.

Kendati kedua fasilitas telah memiliki sertifikat higiene sanitasi, pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Pemeriksaan difokuskan pada sejumlah titik kritis, mulai dari penerimaan dan kualitas bahan baku, kebersihan dapur dan peralatan, higiene penjamah makanan, pengendalian suhu, kualitas air, hingga penyimpanan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Aspek tersebut menjadi penting mengingat penyelenggaraan MBG melibatkan proses produksi makanan dalam jumlah besar, dengan waktu pengolahan dan distribusi yang harus dikelola secara ketat untuk meminimalkan risiko keracunan pangan.

Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lombok Barat dan Kota Mataram menjadi fokus pengawasan BPOM. Taruna Ikrar menekankan bahwa keberhasilan Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan setiap makanan yang disajikan.

The post Kepala BPOM Taruna Ikrar Perkuat Pengawasan MBG, Dua SPPG di Mataram Jadi Tujuan Pemeriksaan appeared first on Halaman Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat memberikan keynote speech bertajuk “Regulasi Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen” dalam Workshop Internasional Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII: Strategic Scientific Forum for Strengthening Indonesia’s Sustainable Food and Nutrition System, di Bappenas, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

“Kita berpegang pada satu prinsip: Bukan Pangan Kalau Tidak Aman. Peningkatan akses terhadap pangan bergizi harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan, terlebih pada program pangan dan gizi berskala besar,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menjelaskan, transformasi sistem pangan global membawa tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi pangan, munculnya berbagai produk inovatif, perdagangan lintas negara, perubahan pola konsumsi, hingga perubahan iklim dapat menghadirkan jenis dan pola risiko baru. Karena itu, paradigma pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan konvensional.

BPOM, menurut Taruna, terus memperkuat tata kelola keamanan pangan berbasis risiko atau risk-based food safety governance, mulai dari sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk berada di masyarakat (post-market). Pendekatan tersebut diperkuat melalui regulatory science atau pemanfaatan bukti dan metode ilmiah dalam pengambilan keputusan regulatori, serta regulatory preparedness agar sistem pengawasan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan inovasi.

“Regulasi harus semakin kuat secara ilmiah sekaligus semakin siap menghadapi perubahan. Regulasi bukan penghambat inovasi, tetapi harus menjadi jembatan yang memungkinkan inovasi berkembang dengan tetap memastikan keselamatan masyarakat,” kata Taruna.

Menurutnya, pendekatan tersebut juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. BPOM tidak hanya memperkuat kajian ilmiah dan penyusunan regulasi terhadap produk inovatif, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Konsumen Harus Mendapat Informasi yang Benar

Taruna menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak berhenti pada upaya memastikan pangan bebas dari risiko kesehatan. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai produk pangan secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

Karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan harus mampu mengikuti perubahan lanskap pangan sekaligus memastikan masyarakat dapat mengambil keputusan konsumsi secara tepat. Orientasi akhir kebijakan, menurut Taruna, bukan banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan seberapa efektif regulasi tersebut melindungi masyarakat.

“Tujuan regulasi bukan sekadar menghasilkan lebih banyak peraturan. Ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat memperoleh pangan yang aman dan terlindungi dari risiko kesehatan,” tegasnya.

Taruna juga menempatkan kolaborasi sebagai salah satu pilar utama keamanan pangan nasional. Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan konsumen harus bekerja dalam satu ekosistem yang berbasis ilmu pengetahuan, risiko, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting dalam menghadapi persoalan yang melintasi kewenangan berbagai institusi, termasuk penanganan kejadian luar biasa (KLB) terkait pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan pangan sehat dan aman, hingga pengendalian risiko dari hulu sampai hilir sepanjang rantai pasok.

Penguatan koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui Satuan Tugas Keamanan Pangan Nasional (SKPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 84/M.PANGAN/KEP/07/2026. Di tingkat internasional, BPOM juga terus memperkuat kerja sama antarnegara, antarregulator, serta dengan berbagai organisasi dan mitra regional.

Regulasi Harus Menjadi Jembatan Inovasi

Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, para pakar, narasumber, dan peserta WNPG XII, Taruna menyampaikan bahwa regulasi pangan masa depan perlu ditempatkan sebagai jembatan antara perlindungan masyarakat, inovasi, dunia usaha, dan investasi.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu merespons risiko yang sudah terjadi, tetapi juga mengantisipasi risiko baru seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pangan.

Taruna merangkum arah penguatan tersebut dalam lima perspektif utama, yakni keamanan pangan sebagai fondasi sistem pangan dan gizi; pengelolaan risiko mengikuti perubahan sistem pangan; penguatan regulatory science dan regulatory preparedness; perlindungan konsumen sebagai orientasi utama; serta kolaborasi lintas sektor dan global sebagai kunci membangun sistem keamanan pangan yang tangguh.

“Mari bersama membangun sistem pangan yang menjadikan keamanan, ilmu pengetahuan, inovasi, dan perlindungan konsumen sebagai satu kesatuan. Tujuan akhirnya adalah pangan yang aman, masyarakat yang sehat, dan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Taruna Ikrar.

The post Kepala BPOM Taruna Ikrar Dorong Regulasi Pangan Berbasis Sains dan Risiko appeared first on Halaman Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Taruna Ikrar dalam Workshop “Advancing Indonesia’s Food Regulatory System: Enabling Consumer Protection, Entrepreneurship, Innovation, and Agri-Food Competitiveness Through Innovation-Ready Food Regulation” di Auditorium Puridani, IPMI Institute, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XII (WNPG XII).

Forum tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., Rektor IPMI Institute Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D., serta para narasumber, akademisi, peneliti, pelaku usaha, UMKM, inovator, dan pemangku kepentingan sektor pangan.

“Sistem pangan terus berubah. Perkembangan sains, teknologi dan inovasi, perubahan pola konsumsi, serta model bisnis menghadirkan produk dan teknologi pangan yang semakin beragam. Karena itu, regulasi juga harus berevolusi. Regulator modern tidak hanya berperan sebagai protector, tetapi juga sebagai enabler,” kata Taruna Ikrar.

Menurut Taruna, BPOM terus membangun sistem pengawasan pangan berbasis risiko yang modern, adaptif, tangguh, dan terpercaya. Orientasinya bukan hanya memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan bagi masyarakat, tetapi sekaligus menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung kewirausahaan, investasi, inovasi, serta peningkatan daya saing produk pangan Indonesia.

Sistem regulasi yang kuat dan efisien, lanjutnya, merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan pasar. Kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat daya saing komoditas agri-food Indonesia, membuka akses pasar ekspor yang lebih luas, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dorong Innovation-Ready Regulation

Taruna Ikrar menegaskan BPOM mendukung lahirnya berbagai inovasi pangan olahan melalui pendekatan innovation-ready regulation, yakni regulasi yang memiliki kesiapan untuk merespons perkembangan inovasi tanpa mengurangi standar keamanan dan perlindungan konsumen.

“Ekosistem inovasi bukan dibangun dengan menurunkan standar perlindungan. Yang kita lakukan adalah mengarahkan pengawasan dan sumber daya secara lebih berbasis risiko, proporsional, dan efektif,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia adalah innovation-to-market gap. Berbagai inovasi telah lahir dari laboratorium, perguruan tinggi, pusat riset, maupun perusahaan rintisan, tetapi sebagian masih menghadapi tantangan dalam memperoleh jalur yang jelas menuju standardisasi, pemenuhan regulasi, produksi, hingga komersialisasi.

Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, BPOM memberikan berbagai dukungan regulatori, mulai dari fasilitasi penyusunan standar dan regulasi produk inovasi, pendampingan memperoleh Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), program Orang Tua Angkat (OTA) yang menjembatani UMKM dengan industri, hingga program jemput bola dalam pemberian izin edar produk inovasi.

BPOM juga terus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi emerging technologies melalui pendekatan foresight, pemanfaatan data dan digitalisasi, peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan post-market surveillance, serta kerja sama regulasi internasional.

Sains Menjadi Fondasi Keputusan Regulasi

Dalam transformasi tersebut, Taruna menekankan pentingnya Good Regulatory Practices (GRP). BPOM memegang empat pilar dalam penyusunan dan implementasi regulasi, yaitu ketersediaan bukti ilmiah, penilaian risiko (risk assessment), manajemen risiko (risk management), dan komunikasi risiko (risk communication).

Pendekatan berbasis sains tersebut diperlukan agar regulasi tetap memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama mampu merespons kecepatan inovasi teknologi pangan.

Transformasi regulasi, menurut Taruna, tidak mungkin dijalankan BPOM sendirian. Pemerintah, perguruan tinggi, akademisi, peneliti, industri, UMKM, start-up, serta para inovator harus berada dalam satu ekosistem kolaborasi, dengan tetap menjaga independensi keputusan regulatori dan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas.

Taruna mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas dan IPMI Institute yang menghadirkan forum tersebut sebagai ruang dialog multipihak untuk menerjemahkan sains regulasi dan inovasi menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Ia berharap rangkaian WNPG XII dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi transformasi sistem pangan dan gizi nasional menuju Indonesia yang memiliki pangan aman, bergizi, mudah diakses, terjangkau, inovatif, kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan.

“Mari bergerak bersama, dari regulatory dialogue menuju regulatory transformation: dari gagasan menjadi rekomendasi, dan dari rekomendasi menjadi implementasi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia,” pungkas Taruna Ikrar.

The post Taruna Ikrar Kepala BPOM Dorong Regulasi Pangan Naik Kelas, dari “Protector” Menjadi “Enabler” appeared first on Halaman Indonesia.

Bagi Taruna, kesehatan manusia, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, dalam berbagai kunjungan kerja, ia mendorong tradisi menanam pohon bersama pelaku usaha sebagai simbol sekaligus aksi nyata membangun kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Menjaga pangan berarti menjaga manusia, dan menjaga manusia tidak dapat dipisahkan dari menjaga lingkungan tempat kita hidup. Pohon yang ditanam hari ini adalah investasi kesehatan dan kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Taruna Ikrar.

Penanaman pohon di lingkungan PT Yakult Indonesia Persada dilakukan bersama President Director T. Iwamoto, Vice President Director Ryojiro Tawara, Factory Director Yashiharu Suzuki, serta Senior Director/Direktur Public Relations Antonius Nababan, bersama jajaran direksi dan manajemen perusahaan.

Turut hadir para Yakult Lady yang telah menjadi Kader Keamanan Pangan. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam pendekatan BPOM untuk memperluas edukasi keamanan pangan hingga semakin dekat dengan keluarga dan masyarakat.

Menurut Taruna, keberadaan Yakult Lady yang berinteraksi langsung dengan konsumen mempunyai potensi strategis sebagai agen edukasi. Pengetahuan mengenai pangan aman dapat diteruskan kepada masyarakat melalui komunikasi sederhana dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pesan mengenai keamanan pangan tidak hanya berhenti di ruang regulator maupun industri.

“Pengawasan tidak mungkin hanya dilakukan BPOM. Masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan. Kader Keamanan Pangan dapat menjadi mata, telinga, sekaligus penyambung edukasi BPOM di tengah masyarakat,” kata Taruna.

Taruna menjelaskan bahwa konsep ABG Academia, Business, Government merupakan pendekatan kolaboratif untuk memperkuat ekosistem obat dan makanan Indonesia. Academia menghadirkan riset, ilmu pengetahuan, dan inovasi; Business menerapkannya melalui praktik industri yang bertanggung jawab; sedangkan Government memastikan regulasi, pengawasan, fasilitasi, dan perlindungan masyarakat berjalan efektif.

Kolaborasi tersebut, menurut Taruna, juga harus diperluas ke persoalan lingkungan. Industri tidak cukup hanya menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan keamanan dan mutu, tetapi juga perlu mengambil bagian dalam pembangunan yang berkelanjutan.

“Industri yang kuat adalah industri yang produknya aman, masyarakatnya terlindungi, dan lingkungannya tetap terjaga. Inilah semangat ABG: tumbuh bersama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala BPOM dalam kunjungan tersebut didampingi Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Jayadi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina, Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin, serta jajaran direktur di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM.

Taruna menilai pendekatan edukasi berbasis komunitas memiliki posisi penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Para Yakult Lady yang berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat dapat menjadi jembatan komunikasi mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi pangan yang aman.

Dengan demikian, konsep Kader Keamanan Pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi diharapkan menciptakan efek berantai. Satu kader dapat menyampaikan pengetahuan kepada banyak keluarga, dan keluarga selanjutnya dapat membangun kebiasaan memilih pangan yang lebih aman.

Gerakan tersebut sejalan dengan pendekatan preventif BPOM: perlindungan masyarakat tidak semata-mata dilakukan ketika ditemukan pelanggaran, tetapi juga melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat sejak awal.

Sejuta Pohon, Sejuta Jejak untuk Generasi Mendatang

Gerakan Menanam Sejuta Pohon yang dibawa Taruna dalam berbagai kunjungan kerja menjadi simbol bahwa tugas menjaga kesehatan tidak berhenti pada obat dan makanan. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu fondasi bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Taruna berharap penanaman pohon bersama dunia usaha tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Gerakan tersebut diharapkan berkembang menjadi budaya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, hingga masyarakat.

“Kita ingin meninggalkan dua warisan sekaligus: masyarakat yang semakin cerdas menjaga keamanan pangan dan bumi yang semakin hijau untuk anak cucu kita. BPOM menjaga obat dan makanan, sedangkan menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Taruna Ikrar.

The post Taruna Ikrar Bawa Konsep ABG , Gerakan Sejuta Pohon dan Kader Keamanan Pangan Berjalan Bersama di sukabumi appeared first on Halaman Indonesia.

Di dapur itulah ribuan porsi makanan bergizi disiapkan setiap hari untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bagi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, satu hal yang tidak boleh ditawar dari setiap sajian tersebut adalah keamanan pangannya.

“Bukan pangan kalau tidak aman,” kalimat itu diucapkan Taruna Ikrar saat meninjau langsung SPPG yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No. 2950, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya, makanan bergizi hanya akan memberikan manfaat apabila memenuhi standar keamanan pangan.

Kedatangan Taruna Ikrar beserta rombongan disambut hangat Asisten I Pemerintah Kota Palembang Drs. Kgs. H. Sulaiman Amin, Ketua KPPG Sumatera Selatan dr. Nurya Hartika Sari, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Palembang Putri Damayanti, serta Kepala SPPG Kota Palembang Ilir Barat Satu Bukit Baru 1 Abdul Arif. Suasana penuh keakraban tersebut mencerminkan kuatnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam kunjungan tersebut, Taruna Ikrar didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM dr. Elfi Taruna Ikrar, Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med., Kepala Biro Umum Asih Lisa, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Irwansyah, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda K. Wardhani, Direktur Pengawasan Pangan Olahan Sondang, serta jajaran BPOM lainnya yang melakukan pemantauan menyeluruh terhadap seluruh proses operasional SPPG.

Taruna kemudian meninjau setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, sanitasi dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Baginya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi, tetapi juga dari jaminan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi.

«”Bukan pangan kalau tidak aman. Pangan harus memenuhi tiga syarat sekaligus, yaitu aman, bermutu, dan bergizi. BPOM hadir memastikan setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak penerima Program Makan Bergizi Gratis, memenuhi ketiga standar tersebut,” tegas Taruna Ikrar.»

Ia menjelaskan, BPOM menerapkan pengawasan berbasis risiko secara komprehensif, mulai dari pemilihan bahan baku, higiene dan sanitasi, proses produksi, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi. Sistem tersebut dirancang untuk mencegah potensi kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya melakukan inspeksi, Taruna Ikrar juga berdialog langsung dengan para pengelola SPPG. Ia memberikan penguatan mengenai pentingnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pengendalian suhu penyimpanan pangan, sanitasi lingkungan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan makanan. Menurutnya, edukasi dan pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan BPOM.

Taruna menegaskan bahwa BPOM siap menjadi mitra strategis Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh SPPG di Indonesia menerapkan standar keamanan pangan yang sama. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko penyakit akibat pangan yang tidak aman.

Peninjauan di SPPG Kota Palembang Ilir Barat Satu Bukit Baru 1 menjadi bagian dari pengawasan lapangan BPOM di berbagai daerah untuk memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar nasional. Langkah tersebut merupakan wujud nyata dukungan BPOM terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, produktif, dan berdaya saing melalui penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Menutup kunjungannya, Taruna Ikrar kembali mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional hanya dapat dibangun melalui kualitas dan keamanan pangan yang terjaga.

«”Kepercayaan masyarakat dibangun melalui kualitas. Karena itu BPOM akan terus hadir mengawal keamanan pangan dari hulu hingga hilir. Sebab, bukan pangan kalau tidak aman,” pungkas Taruna Ikrar.»

The post BPOM Perketat Pengawasan SPPG Palembang, Taruna Ikrar: Bukan Pangan Kalau Tidak Aman appeared first on Halaman Indonesia.

Peluncuran dilakukan dalam kegiatan Launching, Advokasi, dan Sosialisasi Standar Pangan Olahan dalam rangka peringatan World Food Safety Day 2026 dengan mengusung tema “From Burden to Solutions: Mewujudkan Pangan Aman dan Sehat melalui Regulasi Berbasis Sains.”
Kepala BPOM RI Prof. Dr. Taruna Ikrar menegaskan bahwa transformasi sistem pengawasan pangan harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya perdagangan global. Menurutnya, regulasi tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, tetapi harus menjadi solusi yang berbasis sains, implementatif, serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha untuk terus berinovasi.

“Regulasi yang kuat harus mampu menjawab tantangan masa depan. Pendekatan berbasis sains menjadi fondasi agar setiap kebijakan tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi industri pangan nasional yang berdaya saing,” ujar Taruna Ikrar.

Pada kesempatan tersebut, BPOM meluncurkan 3 Peraturan BPOM, 3 Keputusan Kepala BPOM, serta 15 buku pedoman keamanan pangan yang disusun melalui proses ilmiah, konsultatif, dan partisipatif dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, peneliti, organisasi profesi, kementerian/lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Seluruh regulasi dan pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha, aparat pengawas, akademisi, hingga masyarakat dalam membangun ekosistem pangan yang semakin aman, bermutu, dan terpercaya.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa regulasi yang diluncurkan juga memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai agenda prioritas nasional. Selain menjadi dasar hukum pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai pasok, regulasi tersebut juga menjadi pedoman dalam menjamin keamanan pangan bagi Presiden Republik Indonesia dan tamu-tamu negara, sekaligus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia menambahkan bahwa keamanan pangan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, laboratorium, organisasi profesi, hingga masyarakat sebagai konsumen. Budaya keamanan pangan, menurutnya, harus menjadi gerakan nasional agar seluruh rantai produksi hingga konsumsi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

The post World Food Safety Day 2026, Taruna Ikrar Luncurkan Regulasi dan Pedoman Baru BPOM untuk Perkuat Keamanan Pangan Indonesia appeared first on Halaman Indonesia.

Kunjungan tersebut diawali dengan menghadiri Car Free Day di kawasan Jalan Boulevard, Makassar, Minggu pagi. Taruna berjalan santai menyusuri kawasan tersebut sambil menyapa masyarakat yang tengah berolahraga. Kehadirannya mendapat sambutan hangat dari warga yang antusias berfoto dan berdialog dengannya.

Di sela kegiatan itu, Taruna juga menikmati sejumlah kuliner khas Makassar yang telah lama dirindukannya, seperti nasi kuning, songkolo, dan barongko. Menurutnya, kekayaan kuliner daerah merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia. Karena itu, seluruh produk pangan harus tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.

“Makassar memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Berjalan kembali di Boulevard, bertemu masyarakat, serta menikmati kuliner khas seperti nasi kuning, songkolo, dan barongko menghadirkan begitu banyak kenangan. Namun, di balik nostalgia itu, saya membawa amanah negara untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat selalu aman, bermutu, dan bergizi,” ujar Taruna Ikrar.

Selanjutnya, Taruna melanjutkan agenda pengawasan dengan meninjau delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Makassar secara serentak. Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah SPPG Yayasan Askara Putra Madani di Jalan Bonto Sunggu Nomor 6, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate.

Dalam peninjauan tersebut, Taruna memeriksa secara langsung seluruh tahapan penyelenggaraan makanan. Ia memastikan proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan. Selain itu, ia juga berdialog dengan pengelola mengenai penerapan higiene, sanitasi, pengendalian mutu, serta sistem keamanan pangan.

Taruna menegaskan bahwa BPOM menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu prioritas pengawasan sejak pemerintah menetapkannya sebagai program strategis nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis Presiden Prabowo yang kini juga menjadi prioritas BPOM dalam aspek pengawasan keamanan pangan. Karena itu, kami menggerakkan seluruh jajaran BPOM, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal program ini agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi,” tegasnya.

Menurut Taruna, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan atau kandungan gizinya. Sebaliknya, keberhasilan program juga ditentukan oleh jaminan keamanan pangan sehingga makanan yang dikonsumsi masyarakat terbebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan.

Oleh sebab itu, BPOM terus memperkuat pendampingan terhadap seluruh SPPG melalui edukasi keamanan pangan, pembinaan higiene dan sanitasi, pengawasan proses produksi, pengambilan sampel apabila diperlukan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur.

Lebih lanjut, Taruna menilai pengawasan keamanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

Karena itu, BPOM terus memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap SPPG di Indonesia menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten.

Dalam kesempatan tersebut, Taruna juga mengapresiasi komitmen Yayasan Askara Putra Madani beserta seluruh pengelola SPPG yang terus menerapkan tata kelola penyediaan makanan sesuai prinsip keamanan pangan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara SPPG, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, serta mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bagi Taruna Ikrar, kunjungan ke Makassar kali ini bukan sekadar perjalanan dinas ataupun nostalgia. Sebaliknya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali meneguhkan komitmennya dalam mengabdi kepada bangsa melalui pengawasan pangan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menikmati pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

The post Taruna Ikrar Nostalgia di Makassar, Tinjau SPPG dan Pastikan Program MBG Presiden Prabowo Berjalan Aman appeared first on Halaman Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengintegrasikan sektor kesehatan, obat dan makanan, serta pariwisata sebagai kekuatan baru ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM siap mendukung penuh agenda Kementerian Pariwisata melalui penguatan keamanan, mutu, dan khasiat produk obat bahan alam, pangan olahan, serta sistem pengawasan obat yang digunakan dalam layanan wisata kesehatan.

Menurut Taruna Ikrar, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan desa wisata berbasis kesehatan dan kearifan lokal. Saat ini terdapat sekitar 6.261 desa wisata di seluruh Indonesia yang terdiri atas 36 desa mandiri, 330 desa maju, 1.015 desa berkembang, dan 4.880 desa rintisan.

Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi baru apabila didukung oleh produk pangan dan obat tradisional yang aman, bermutu, dan memiliki daya saing.

“Desa wisata tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan produk jamu, herbal, dan pangan lokal yang aman serta bernilai ekonomi tinggi. BPOM siap melakukan pendampingan agar produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

BPOM sendiri telah memiliki sejumlah model keberhasilan dalam pengembangan desa wisata jamu. Di antaranya pendampingan terhadap Desa Wisata Jamu Kiringan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai sentra jamu tradisional, Desa Wisata Wonolopo di Semarang, serta Kampung Agrowisata Bukit Herbal di Malumbi, Kabupaten Sumba Timur, yang mengembangkan berbagai tanaman obat tradisional sebagai daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi kesehatan masyarakat.

Selain penguatan desa wisata, pertemuan tersebut juga membahas percepatan pengembangan medical tourism atau wisata medis di Indonesia, khususnya di kawasan strategis nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sanur.

BPOM berperan penting dalam mengawal ketersediaan obat-obatan dan produk kesehatan melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS) yang memungkinkan pemasukan obat tertentu yang belum memiliki izin edar untuk kebutuhan pelayanan kesehatan khusus di kawasan ekonomi khusus kesehatan.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa BPOM telah mengintegrasikan layanan perizinan SAS guna mendukung operasional Bali International Hospital sebagai model layanan wisata medis internasional di Indonesia.

Sejak pertengahan 2025, BPOM telah menerbitkan berbagai persetujuan SAS untuk obat-obatan khusus, termasuk terapi antikanker dan imunoglobulin, guna mendukung pelayanan kesehatan berstandar global.

“BPOM mendukung penuh pengembangan medical tourism Indonesia. Namun seluruh proses tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan jaminan mutu agar keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.
Setiap obat yang masuk melalui mekanisme SAS harus dapat ditelusuri dan hanya digunakan sesuai tujuan pelayanan kesehatan yang telah disetujui,” tegasnya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut baik penguatan kolaborasi dengan BPOM. Menurutnya, tren wisata kesehatan dan wellness tourism terus meningkat di berbagai negara, sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi unggulan dengan menggabungkan kekayaan jamu tradisional, layanan kesehatan modern, serta keindahan alam dan budaya nusantara.

Kedua pihak sepakat bahwa pengembangan wellness tourism dan medical tourism membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan ekosistem wisata kesehatan yang aman, terpercaya, berstandar internasional, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Pertemuan antara Kepala BPOM dan Menteri Pariwisata tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan kelas dunia yang tidak hanya mengandalkan fasilitas medis modern, tetapi juga kekayaan biodiversitas, jamu, herbal, serta produk pangan lokal yang aman dan berkualitas.

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia optimistis mampu menjadi pusat wellness tourism dan medical tourism terkemuka di kawasan Asia Pasifik.

The post Taruna Ikrar Bertemu Menteri Pariwisata Bahas Strategi Besar Pengembangan Wellness Tourism Berstandar Global appeared first on Halaman Indonesia.

Kegiatan tersebut menggabungkan tiga agenda strategis, yakni penguatan UMKM pangan olahan, peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day (WFSD) 2026, serta penyerahan berbagai izin dan sertifikat yang mendukung ekspor produk pangan nasional.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Hingga Maret 2026, sekitar 82 persen dari lebih dari 15 ribu perusahaan pangan olahan yang terdaftar di BPOM merupakan UMKM. Karena itu, peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Taruna Ikrar.

Menurutnya, UMKM merupakan aset bangsa yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Oleh sebab itu, BPOM terus menghadirkan berbagai program pendampingan agar pelaku usaha mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk hingga dapat bersaing di tingkat internasional.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM, BPOM menyediakan berbagai program fasilitasi, mulai dari asistensi regulatori, bimbingan teknis, coaching clinic, layanan konsultasi, bantuan pengujian produk, hingga keringanan biaya perizinan. Bahkan, biaya registrasi produk bagi usaha mikro dan kecil produsen dalam negeri diberikan secara gratis.

Sejak 2022, BPOM telah mendampingi sebanyak 4.165 UMKM pangan olahan di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 29 industri pangan turut berpartisipasi dalam Program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM dengan mendampingi 471 UMKM pangan olahan.

Dalam kesempatan tersebut, BPOM juga memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni. Tahun ini, tema global yang diusung oleh Food and Agriculture Organization dan World Health Organization adalah “From Burden to Solutions – Safe Food Everywhere”.

Taruna Ikrar menilai keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pasar dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai konsumen. Karena itu, BPOM terus memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir melalui sinergi lintas sektor dan edukasi yang berkelanjutan,” katanya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, BPOM meluncurkan Program Registrasi Pangan Olahan Siap Jemput Bola (GASPOL SI JEMPOL). Program ini bertujuan memberikan sosialisasi dan pendampingan registrasi produk serta sertifikasi sarana produksi kepada UMKM pangan olahan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, BPOM menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada pelaku usaha, antara lain Nomor Izin Edar (NIE), Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR), serta Shipment Specific Certificate (SSC) yang menjadi syarat penting dalam kegiatan ekspor.

Penyerahan SSC semakin penting setelah BPOM memperoleh pengakuan dari United States Food and Drug Administration sebagai Certifying Entity bebas Cesium untuk ekspor rempah Indonesia ke Amerika Serikat pada 31 Oktober 2025.

Pengakuan internasional tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan pangan Indonesia. Hingga 15 Juni 2026, BPOM telah menerbitkan 438 dokumen SSC kepada 26 perusahaan dengan nilai ekonomi ekspor mencapai sekitar Rp47 triliun. Pada kegiatan ini, BPOM juga menyerahkan tiga dokumen SSC kepada pelaku usaha yang siap memperluas jangkauan pasar produknya ke luar negeri.

Melalui dukungan 83 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, BPOM terus memperkuat pendampingan bagi UMKM agar mampu naik kelas, memenuhi standar internasional, serta memperluas akses pasar ekspor.

Semangat tersebut sejalan dengan tema kegiatan tahun ini, “Pangan Berkualitas, Pasar Tanpa Batas.”

“Produk UMKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri sahabat. Dengan keamanan pangan yang terjamin, kualitas yang unggul, dan dukungan regulasi yang adaptif, kami optimistis produk pangan Indonesia mampu bersaing di pasar global,” tutup Taruna Ikrar.

Kehadiran Prof. Taruna Ikrar di Universitas Surabaya tidak dilakukan seorang diri. Ia didampingi Ketua DWP BPOM RI dr. Elfi Ikrar, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI Dra. Elin Herlina, Apt., M.P., para Staf Khusus Kepala BPOM RI Nor Andi Arina Wati Arsyad dan dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med.

Selain itu, ada tim Ahli Kepala BPOM RI Prof. dr. Andi Armyn Nurdin dan Akbar Emdra, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPOM RI, serta jajaran Balai Besar POM di Surabaya.

Kebersamaan tersebut menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan generasi muda dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

The post BPOM Perkuat UMKM Pangan Olahan, Luncurkan Bulan Keamanan Pangan 2026 dan Dorong Ekspor Produk Indonesia appeared first on Halaman Indonesia.

Pertemuan berlangsung di Jakarta pada Rabu, 18 Mei 2026. Ketua LPPM UIM, Dr. Ir. Suardi Bakri, M.P., IPU., C.EIA, bertemu langsung dengan Staf Khusus Kepala BPOM RI, Dr. Wahyudi Muchsin. Keduanya membicarakan pola kerja sama berbasis model ABG atau sinergi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Suardi menegaskan bahwa UIM Al-Gazali memiliki sumber daya manusia dan unit penelitian yang siap mendukung program strategis BPOM, terutama pada bidang riset terapan, pendampingan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, ia menilai hasil riset kampus harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Karena itu, LPPM UIM mendorong penguatan hilirisasi produk pangan lokal agar lebih aman, bermutu, dan memiliki daya saing tinggi.

“Fokus kami adalah bagaimana SDM dan hasil riset di UIM bisa dikoneksikan langsung dengan kebutuhan lapangan, khususnya dalam hilirisasi produk pangan lokal yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Ini sejalan dengan fungsi LPPM sebagai jembatan antara kampus dan masyarakat,” ujar Dr. Suardi.

Sementara itu, Dr. Wahyudi Muchsin menyambut positif inisiatif yang dibangun LPPM UIM Al-Gazali. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan pangan sekaligus mempercepat hilirisasi hasil penelitian.

Ia menjelaskan, mekanisme kerja sama akan diawali melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara UIM dan BPOM RI. Setelah itu, kedua pihak akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur implementasi teknis di lapangan sesuai program prioritas BPOM.

“Mekanisme kerja samanya akan dimulai melalui MoU antara UIM dan BPOM. Implementasi teknis di lapangan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau PKS, sesuai dengan program-program prioritas yang ada di BPOM,” kata Dr. Wahyudi.

Melalui pertemuan ini, LPPM UIM Al-Gazali dan BPOM RI mulai menyusun kerangka kolaborasi yang lebih konkret. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola keamanan pangan nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan hasil riset kampus untuk kebutuhan masyarakat dan industri pangan.

Selain mendukung program hilirisasi nasional, kolaborasi itu juga membuka peluang pengembangan inovasi pangan lokal berbasis riset akademik yang sesuai standar keamanan dan kualitas produk.

The post LPPM UIM Al-Gazali dan BPOM RI Jajaki Kerja Sama Hilirisasi Produk Pangan Lokal appeared first on Halaman Indonesia.