Kegiatan tersebut menggabungkan tiga agenda strategis, yakni penguatan UMKM pangan olahan, peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day (WFSD) 2026, serta penyerahan berbagai izin dan sertifikat yang mendukung ekspor produk pangan nasional.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Hingga Maret 2026, sekitar 82 persen dari lebih dari 15 ribu perusahaan pangan olahan yang terdaftar di BPOM merupakan UMKM. Karena itu, peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Taruna Ikrar.

Menurutnya, UMKM merupakan aset bangsa yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Oleh sebab itu, BPOM terus menghadirkan berbagai program pendampingan agar pelaku usaha mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk hingga dapat bersaing di tingkat internasional.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM, BPOM menyediakan berbagai program fasilitasi, mulai dari asistensi regulatori, bimbingan teknis, coaching clinic, layanan konsultasi, bantuan pengujian produk, hingga keringanan biaya perizinan. Bahkan, biaya registrasi produk bagi usaha mikro dan kecil produsen dalam negeri diberikan secara gratis.

Sejak 2022, BPOM telah mendampingi sebanyak 4.165 UMKM pangan olahan di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 29 industri pangan turut berpartisipasi dalam Program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM dengan mendampingi 471 UMKM pangan olahan.

Dalam kesempatan tersebut, BPOM juga memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni. Tahun ini, tema global yang diusung oleh Food and Agriculture Organization dan World Health Organization adalah “From Burden to Solutions – Safe Food Everywhere”.

Taruna Ikrar menilai keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pasar dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai konsumen. Karena itu, BPOM terus memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir melalui sinergi lintas sektor dan edukasi yang berkelanjutan,” katanya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, BPOM meluncurkan Program Registrasi Pangan Olahan Siap Jemput Bola (GASPOL SI JEMPOL). Program ini bertujuan memberikan sosialisasi dan pendampingan registrasi produk serta sertifikasi sarana produksi kepada UMKM pangan olahan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, BPOM menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada pelaku usaha, antara lain Nomor Izin Edar (NIE), Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR), serta Shipment Specific Certificate (SSC) yang menjadi syarat penting dalam kegiatan ekspor.

Penyerahan SSC semakin penting setelah BPOM memperoleh pengakuan dari United States Food and Drug Administration sebagai Certifying Entity bebas Cesium untuk ekspor rempah Indonesia ke Amerika Serikat pada 31 Oktober 2025.

Pengakuan internasional tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan pangan Indonesia. Hingga 15 Juni 2026, BPOM telah menerbitkan 438 dokumen SSC kepada 26 perusahaan dengan nilai ekonomi ekspor mencapai sekitar Rp47 triliun. Pada kegiatan ini, BPOM juga menyerahkan tiga dokumen SSC kepada pelaku usaha yang siap memperluas jangkauan pasar produknya ke luar negeri.

Melalui dukungan 83 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, BPOM terus memperkuat pendampingan bagi UMKM agar mampu naik kelas, memenuhi standar internasional, serta memperluas akses pasar ekspor.

Semangat tersebut sejalan dengan tema kegiatan tahun ini, “Pangan Berkualitas, Pasar Tanpa Batas.”

“Produk UMKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri sahabat. Dengan keamanan pangan yang terjamin, kualitas yang unggul, dan dukungan regulasi yang adaptif, kami optimistis produk pangan Indonesia mampu bersaing di pasar global,” tutup Taruna Ikrar.

Kehadiran Prof. Taruna Ikrar di Universitas Surabaya tidak dilakukan seorang diri. Ia didampingi Ketua DWP BPOM RI dr. Elfi Ikrar, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI Dra. Elin Herlina, Apt., M.P., para Staf Khusus Kepala BPOM RI Nor Andi Arina Wati Arsyad dan dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med.

Selain itu, ada tim Ahli Kepala BPOM RI Prof. dr. Andi Armyn Nurdin dan Akbar Emdra, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPOM RI, serta jajaran Balai Besar POM di Surabaya.

Kebersamaan tersebut menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan generasi muda dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

The post BPOM Perkuat UMKM Pangan Olahan, Luncurkan Bulan Keamanan Pangan 2026 dan Dorong Ekspor Produk Indonesia appeared first on Halaman Indonesia.