Dalam forum internasional yang mempertemukan negara-negara kepulauan tersebut, Indonesia mendorong penerapan Sustainable Ocean Planning and Management (SOPM) sebagai standar global untuk memperkuat tata kelola laut sekaligus menciptakan kepastian investasi di sektor kelautan yang berkelanjutan.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan laut yang terencana dan berbasis data ilmiah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, dan aktivitas ilegal di wilayah perairan.

“Praktik penangkapan ikan ilegal dan berbagai aktivitas destruktif semakin mengancam kesehatan laut dunia. Karena itu, perlindungan laut membutuhkan kerja sama global dan tanggung jawab bersama,” ujar Trenggono dalam forum tersebut.

Menurutnya, pendekatan SOPM menawarkan solusi yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan konservasi dan pemanfaatan ekonomi sumber daya laut. Dengan perencanaan yang berbasis sains, setiap kebijakan pengelolaan laut dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai anggota aktif kelompok High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, Indonesia terus mempromosikan penerapan SOPM dalam berbagai forum internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan ruang laut yang lebih efektif sekaligus mendukung pembangunan ekonomi biru secara global.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang adil dan terukur guna mendukung implementasi tata kelola laut berkelanjutan. Skema tersebut diharapkan mampu memastikan efektivitas perencanaan laut serta menjaga keberlanjutan sektor kelautan dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono memaparkan lima program prioritas yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi biru Indonesia. Program tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut.

Kelima program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan.

“Indonesia percaya bahwa perlindungan laut dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan melalui tata kelola yang tepat dan berbasis ilmu pengetahuan,” kata Trenggono.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengundang komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam Ocean Impact Summit 2026 yang akan digelar di Bali. Forum ini dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil guna mendorong investasi dan solusi konkret bagi pembangunan kelautan berkelanjutan di negara-negara kepulauan.

Menurut Trenggono, tantangan yang dihadapi negara-negara kepulauan saat ini semakin kompleks. Pertumbuhan populasi, perubahan iklim, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan memberikan tekanan besar terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Karena itu, ia menekankan bahwa menjaga kesehatan laut bukan lagi menjadi tanggung jawab satu negara atau satu pihak semata, melainkan membutuhkan kolaborasi global yang kuat.

“Kelestarian laut merupakan penopang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menjaga laut adalah tanggung jawab bersama seluruh bangsa di dunia,” tegasnya.

Melalui partisipasi aktif dalam ISOS 2026, Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terus mendorong tata kelola laut berkelanjutan, berbasis sains, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

The post Indonesia Dorong Tata Kelola Laut Berbasis Sains di ISOS 2026 Tokyo appeared first on Halaman Indonesia.

Wilayah tersebut sebelumnya ditutup selama tiga bulan sebagai bagian dari kesepakatan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

Pembukaan ini menjadi penanda babak baru tata kelola laut di Pulau Bonetambu. Untuk pertama kalinya, nelayan setempat secara kolektif menguji hasil dari penutupan sementara yang mereka sepakati sendiri—bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan gurita, tetapi juga untuk melindungi wilayah tangkap dari praktik penangkapan ikan ilegal.

Hasil awal langsung terlihat. Dalam waktu kurang dari 30 menit setelah area dibuka, beberapa nelayan berhasil mendapatkan gurita dengan bobot lebih dari 3 kilogram. Ukuran tersebut sebelumnya jarang ditemukan di perairan sekitar Bonetambu. Selain gurita, nelayan juga memperoleh tangkapan lain seperti lobster dan sotong.

Koordinator Pemberdayaan dan Advokasi Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, Muhammad Fauzi Rafiq, menyampaikan bahwa hasil ini merupakan indikasi awal pemulihan sumber daya laut pasca penutupan sementara. “Penutupan memberi ruang bagi gurita dan biota lain untuk tumbuh. Walaupun cuaca kurang mendukung, ukuran tangkapan yang muncul hari ini cukup menggembirakan,” ujarnya.

Menurut Fauzi, penerapan sistem buka–tutup di Bonetambu lahir dari proses belajar bersama nelayan. Sebelum sampai pada pembukaan perdana, masyarakat mengikuti berbagai pertemuan peningkatan kapasitas, mempelajari siklus hidup gurita, musim tangkap, kondisi terumbu karang, hingga berbagi pengalaman dengan nelayan dari pulau lain di Kepulauan Spermonde yang lebih dulu menerapkan sistem serupa.

Pada tahap awal, area yang ditutup mencapai 71,44 hektar. Namun, cuaca menjadi tantangan utama saat pembukaan. Angin kencang membatasi ruang gerak nelayan untuk menjangkau seluruh wilayah yang dibuka, sehingga hasil tangkapan belum maksimal.

Selain berdampak pada hasil tangkapan, sistem buka–tutup juga dimanfaatkan sebagai strategi perlindungan wilayah perairan. Tokoh masyarakat Pulau Bonetambu, Daeng Gassing, menegaskan bahwa pengawasan kini diperketat untuk mencegah masuknya pihak luar, terutama pelaku pengeboman ikan.

“Patroli dilakukan secara rutin, terutama malam hari. Pengeboman sangat merusak—bukan hanya terumbu karang dan ikan, tetapi juga bisa berdampak ke rumah warga karena getarannya,” tegas Daeng Gassing.

Nelayan Bonetambu juga mulai merancang rencana jangka menengah dan panjang. Area tutup tangkap direncanakan akan diperluas secara bertahap, dimulai dari wilayah barat daya, kemudian meluas ke barat tapak hingga ke arah utara barat laut. Proses ini dilakukan bersamaan dengan penguatan komunikasi dan dukungan kelembagaan dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menilai bahwa tidak ada satu pola baku dalam penerapan sistem buka–tutup. “Setiap pulau memiliki karakter ekologi dan sosial yang berbeda. Yang paling penting adalah keputusan itu lahir dari masyarakat dan dijalankan secara konsisten,” katanya.

Ia menambahkan, pengalaman Bonetambu dapat menjadi pembelajaran penting bagi pulau-pulau kecil lainnya. “Buka–tutup bukan hanya soal konservasi, tapi juga soal kedaulatan nelayan dalam mengelola lautnya sendiri,” ujarnya.

Melalui kombinasi hasil nyata di lapangan, pengawasan berbasis komunitas, dan kesepakatan lokal yang kuat, nelayan Pulau Bonetambu berharap sistem buka–tutup dapat menjadi fondasi pengelolaan laut yang berkelanjutan—di mana kelestarian ekosistem dan keberlangsungan ekonomi berjalan beriringan.

The post Gurita Besar Muncul Usai Area Dibuka di Pulau Bonetambu appeared first on Halaman Indonesia.