JAKARTA, HALAMANINDONESIA.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025) menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Pertemuan ini fokus pada penguatan keamanan obat dan makanan serta keberlanjutan program gizi nasional.
Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, Ph.D., menekankan pentingnya pengawasan yang tidak lagi parsial. BPOM kini mempercepat perizinan, memperkuat regulasi, dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain. Tujuannya adalah memastikan perlindungan konsumen dari hulu ke hilir.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi korban produk berbahaya. BPOM bergerak lebih cepat, transparan, dan bersinergi dengan semua pihak. Dukungan DPR sangat penting dalam perjuangan ini,” tegas Prof. Taruna.
Sementara itu, Kepala BGN, Prof. Dadan Indrayana, menyoroti peran gizi sebagai fondasi kesehatan. Ia menekankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi nasional untuk mengatasi stunting dan gizi buruk.
“BGN hadir memastikan standar gizi dalam program MBG benar-benar terukur. Ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi besar untuk menyiapkan generasi emas 2045,” ujar Prof. Dadan.
Komisi IX DPR RI pun menyatakan dukungannya agar program MBG berjalan lancar tanpa terhambat birokrasi. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas, menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.
RDP ini menunjukkan langkah kolektif pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya produk berbahaya dan masalah gizi buruk, sebagai upaya menuju Indonesia Emas 2045 yang sehat dan berdaya saing.
