MAKASSAR, HALAMANINDONESIA.COM – Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mematangkan penyusunan dan penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026. Sedikitnya 16 program prioritas tengah digodok, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengamanan aset daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan program-program tersebut masih dalam tahap usulan awal dan akan melalui proses seleksi sebelum ditetapkan secara resmi.
“Program-program yang dibahas ini masih berupa usulan. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada Bapak Wali Kota Makassar untuk ditentukan mana yang ditetapkan sebagai Program Strategis Daerah,” ujar Zulkifly, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan bersama TAPD dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan setiap program siap dilaksanakan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Menurutnya, penetapan PSD mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti kemampuan anggaran, dampak terhadap masyarakat, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar.
Salah satu program utama yang diusulkan adalah pembangunan stadion. Pada tahun 2025, Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan feasibility study (FS) yang kini telah rampung dan menjadi dasar pelaksanaan proyek.
“Pembangunan stadion direncanakan menggunakan skema multiyears pada periode 2026–2027. Tahapan awal dimulai dengan tender manajemen konstruksi untuk menyusun konsep teknis dan basic design,” jelasnya.
Pematangan lahan direncanakan berlangsung sepanjang 2026, sementara pekerjaan konstruksi fisik dijadwalkan mulai 2027 dengan target stadion dapat difungsikan pada 2028. Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan sebagai leading sector dengan melibatkan lintas OPD, termasuk bidang pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen AMDAL.
Selain stadion, penataan Kawasan Karebosi kembali diusulkan sebagai proyek strategis daerah dengan skema multiyears. Meski sempat mengalami penyesuaian desain, proses tender dan pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan tahun 2026.
Di sektor pendidikan, Pemkot Makassar juga mengusulkan pembangunan sekolah percontohan. Satu unit sekolah direncanakan dibangun dengan aset di bawah Dinas Pendidikan, sementara pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh Dinas PU.
“Sekolah ini diharapkan menjadi model peningkatan mutu pendidikan dan rujukan bagi sekolah unggulan lainnya di Kota Makassar,” ungkap Zulkifly.
Program strategis lainnya mencakup penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC), termasuk pengerjaan interior agar pelayanan publik dapat terintegrasi dalam satu pusat layanan terpadu.
Pemkot Makassar juga berencana melanjutkan Program Seragam Gratis mulai awal 2026. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, mekanisme pengadaan akan diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.
Pada sektor kesehatan, Puskesmas Pampang Baru masuk dalam daftar PSD 2026. Seluruh perencanaan telah rampung pada 2025, namun pelaksanaan fisik baru dapat dilakukan pada 2026. Sementara beberapa puskesmas lainnya masih dalam tahap kajian dan review kelayakan.
Selain pembangunan fisik, Pemkot Makassar juga memberi perhatian serius pada pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi. Dari sekitar 6.000 aset yang dimiliki pemerintah kota, lebih dari 4.000 di antaranya belum bersertifikat.
Pada 2026, sertifikasi aset tanah dan bangunan pelayanan publik menjadi prioritas, dengan 38 bangunan kantor direncanakan mulai disertifikasi sejak Januari 2026. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Secara keseluruhan ada sekitar 16 program prioritas yang masih dalam tahap perancangan. Seluruhnya akan diseleksi secara ketat agar benar-benar siap dilaksanakan dan dapat direalisasikan,” pungkas Zulkifly. (*)
