MAKASSAR, HALAMANINDONESIA.COM – Kepemimpinan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah, kembali berada di bawah tekanan publik yang hebat. Komitmen efisiensi anggaran yang berulang kali digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kini dinilai kontradiktif dengan realitas penggunaan anggaran di tubuh Disbudpar yang dinilai boros dan tidak tepat sasaran.
Sorotan tajam kali ini datang dari Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (HMI Badko Sulselbar). Mereka mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja dan integritas Kadispar Sulsel menyusul rangkaian polemik, termasuk isu perjalanan dinas luar negeri yang menyedot anggaran daerah ratusan juta rupiah.
Anggaran Rp575 Juta di Tengah Pengetatan Fiskal
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Badko Sulselbar, Feri, menyatakan bahwa langkah Kadispar Sulsel mengalokasikan anggaran hingga Rp575 juta untuk perjalanan dinas ke Berlin, Jerman, pada tahun 2024 lalu adalah bentuk pengabaian terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang sulit.
“Di saat Pemprov Sulsel sedang melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran dan fokus pada pemulihan fiskal, Disbudpar justru mempertontonkan gaya hidup birokrasi yang mewah. Anggaran setengah miliar lebih untuk pameran ITB Berlin tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama warga di pelosok yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar,” ujar Raslin dalam keterangannya di Makassar, Senin (02/02/2026).
Raslin menegaskan, tuntutan evaluasi ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut bahwa integritas pejabat publik diuji dari cara mereka menggunakan fasilitas negara. Polemik mengenai dugaan pelibatan anggota keluarga (istri dan mertua) dalam rombongan dinas luar negeri tersebut menjadi poin krusial yang harus dipertanggungjawabkan secara etik maupun administratif.
Etika Birokrasi dan Sorotan Akademisi
Isu pelibatan keluarga pejabat dalam agenda resmi pemerintahan memang menjadi titik api kritik publik. Meskipun pihak Disbudpar mengklaim biaya keluarga ditanggung secara pribadi, pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi, menilai hal tersebut tetap menjadi masalah persepsi dan etika kepantasan.
“Pejabat publik harus memahami sense of crisis. Secara administratif mungkin mereka berkilah menggunakan dana pribadi, namun secara etis, kehadiran keluarga dalam rombongan dinas luar negeri dapat mengaburkan batas antara tugas negara dan kepentingan privat. Ini menimbulkan prasangka adanya penggunaan fasilitas pendukung negara untuk kepentingan keluarga,” ungkap Rizal.
Rizal menambahkan bahwa di era transformasi digital, promosi pariwisata internasional seharusnya bisa dilakukan dengan strategi yang lebih efisien dan terukur hasilnya (ROI – Return on Investment). “Sudah saatnya Gubernur mengevaluasi apakah biaya besar yang dikeluarkan untuk terbang ke Eropa benar-benar berdampak langsung pada kenaikan jumlah turis, atau hanya sekadar ‘wisata birokrasi’ berkedok dinas,” tambahnya.
Kontradiksi dengan Program Prioritas Daerah
Kritik terhadap Kadispar Sulsel semakin menguat lantaran Pemprov Sulsel saat ini sedang berjibaku melunasi utang sisa program sebelumnya serta mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah strategis seperti Luwu Raya dan daerah terpencil lainnya.
HMI Badko Sulselbar menilai bahwa jika Gubernur tidak mengambil tindakan tegas berupa evaluasi atau rotasi jabatan, maka citra Pemerintah Provinsi dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran akan terus tergerus.
“Gubernur harus berani bertindak. Jangan sampai ada ‘anak emas’ di jajaran kepala dinas yang dibiarkan bekerja tanpa pengawasan ketat, sementara masyarakat diminta untuk memaklumi penundaan sejumlah program prioritas akibat keterbatasan dana,” tegas Raslin.
Klarifikasi dan Pembelaan Disbudpar
Di sisi lain, pihak Disbudpar Sulsel melalui keterangan sebelumnya tetap bersikukuh bahwa partisipasi dalam ajang Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin adalah investasi jangka panjang. Menurut mereka, pasar Eropa adalah pasar potensial bagi pariwisata Sulawesi Selatan yang memiliki daya beli tinggi.
Kadispar Muhammad Arafah sempat menyampaikan bahwa promosi tatap muka dengan para buyer internasional di bursa pariwisata terbesar dunia tersebut tidak dapat digantikan sepenuhnya secara digital. Pihaknya mengklaim seluruh prosedur keberangkatan telah melalui mekanisme persetujuan yang sah.
Namun, pembelaan tersebut tampaknya belum cukup meredam gelombang ketidakpuasan. Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, belum memberikan detail hasil evaluasi internal terkait efektivitas anggaran perjalanan luar negeri tersebut. Publik kini menanti langkah nyata dari meja pimpinan tertinggi Sulawesi Selatan untuk membuktikan bahwa jargon “efisiensi anggaran” bukan sekadar bualan politik.
