Jambore Nelayan 2025 di Lanjukang, Soroti Ancaman Destructive Fishing dan Dorong Kolaborasi

MAKASSAR, HALAMANINDONESIA.COM — Sekitar 110 nelayan dan pemangku kepentingan pesisir mengikuti Jambore Nelayan 2025 di Pulau Lanjukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29 September hingga 1 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bersama untuk membahas kondisi laut, ancaman ekosistem, hingga penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Peserta jambore berasal dari berbagai wilayah pesisir di Kepulauan Spermonde, seperti Tanakeke, Barrang Caddi, Kapoposang, Langkai, hingga Bonetambu. Selain itu, hadir pula perwakilan nelayan dari Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Burung Indonesia, Yayasan Hutan Biru, Fauna & Flora Indonesia, dan Lembaga Maritim Nusantara (LEMSA), bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahas Ancaman Penangkapan Ikan Merusak

Dalam berbagai sesi diskusi, peserta menyoroti masih ditemukannya praktik destructive fishing, seperti penggunaan bom dan bahan kimia di sejumlah wilayah perairan Spermonde.

Arif, nelayan dari Tanakeke yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), mengaku pernah menemukan langsung praktik tersebut.

“Waktu survei karang, kami menemukan nelayan dari luar daerah melakukan pengeboman. Karang yang hancur itu bisa puluhan tahun baru kembali,” ujar Arif.

Kerusakan terumbu karang dinilai berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan nelayan. Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang meningkat.

Pengawasan Laut Masih Terbatas

Untuk menghadapi ancaman tersebut, sejumlah komunitas nelayan telah membentuk Pokmaswas sebagai bagian dari pengawasan laut berbasis masyarakat. Namun, mereka mengaku masih menghadapi keterbatasan.

“Kadang kami sudah foto, sudah catat, tapi laporan tidak ditindaklanjuti,” kata Erwin RH, nelayan dari Pulau Langkai.

Ia juga menilai proses hukum terhadap pelaku destructive fishing belum sepenuhnya transparan dan melibatkan masyarakat pelapor.

Meski demikian, sebagian nelayan tetap melakukan patroli secara mandiri. “Kalau kita tidak lakukan, siapa lagi?” ujar salah satu anggota Pokmaswas dari Kapoposang.

Pelatihan Pemantauan dan Dokumentasi

Dalam jambore ini, peserta juga mendapatkan pelatihan pemantauan laut, termasuk pencatatan aktivitas kapal dan penggunaan aplikasi pemetaan digital untuk merekam lokasi kejadian di lapangan.

Fasilitator pelatihan, Sahid, mengatakan dokumentasi yang lengkap menjadi kunci dalam memperkuat laporan masyarakat.

“Kalau ada foto, koordinat, dan kronologi yang jelas, laporan akan lebih kuat,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan sambutan dalam pembukaan Jambore Nelayan 2025 di Pulau Lanjukang, Makassar. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menjaga keberlanjutan laut di tengah masih berlangsungnya praktik penangkapan ikan yang merusak.

Pemerintah Dorong Pendekatan Kolaboratif

Kepala DKP Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, menegaskan bahwa pengelolaan laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja.

“Wilayah laut kita luas, sementara sumber daya terbatas. Karena itu, harus kolaborasi,” kata Ilyas.

Ia menyebut pendekatan pentahelix—yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sipil—perlu diperkuat dalam pengelolaan sumber daya laut.

Namun, ia juga mengkritik pendekatan konservasi yang dinilai belum efektif.

“Kita sudah tanam mangrove, transplantasi karang, tapi masih ada bom ikan. Artinya masalah belum selesai,” ujarnya.

Menurut dia, upaya konservasi harus diiringi dengan solusi ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Perwakilan nelayan, aparat keamanan, dan organisasi menandatangani deklarasi “Stop Destructive Fishing & Lindungi Biota Laut” dalam Jambore Nelayan 2025 di Pulau Lanjukang, Makassar. Komitmen bersama ini menjadi langkah penting memperkuat kolaborasi lintas pihak dalam menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya pesisir.

Deklarasi Tolak Destructive Fishing

Jambore Nelayan 2025 ditutup dengan deklarasi bersama bertajuk “Stop Destructive Fishing & Lindungi Biota Laut” yang dibacakan oleh nelayan perempuan dari Tanakeke, Rabasiah Nutta.

Deklarasi tersebut berisi komitmen untuk menolak praktik penangkapan ikan yang merusak, melindungi biota laut, serta memperkuat kolaborasi antar pihak.

Perwakilan Polairud Polda Sulsel dalam kegiatan itu menegaskan pentingnya bukti dalam penegakan hukum di laut.

“Kalau mau proses hukum, harus ada saksi dan bukti,” ujarnya.

Berbagi Praktik Baik

Selain membahas ancaman, para nelayan juga berbagi praktik pengelolaan sumber daya laut berbasis komunitas. Salah satunya adalah sistem buka-tutup penangkapan gurita yang telah diterapkan di beberapa pulau di Spermonde.

Di Banggai, nelayan juga mengembangkan kawasan “Rumah Dayah” sebagai area tangkap berbasis kesepakatan bersama dengan sistem penutupan sementara.

Pendekatan ini dinilai mampu mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan hasil tangkapan.

Suasana diskusi terbuka di Pulau Lanjukang, Makassar, saat para nelayan dan peserta Jambore Nelayan 2025 berbagi pengalaman tentang pengelolaan laut. Di bawah rindang pepohonan pesisir, mereka membahas praktik konservasi, ancaman destructive fishing, serta upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut berbasis masyarakat.

Harapan Nelayan

Bagi para peserta, jambore ini bukan sekadar pertemuan, melainkan ruang belajar dan berbagi pengalaman lintas wilayah.

“Menjaga laut itu bukan cuma soal aturan, tapi bagaimana kita bisa tetap hidup dari laut tanpa merusaknya,” ujar salah satu peserta.

Melalui forum ini, para nelayan berharap kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut di wilayah pesisir.