HALAMANINDONESIA.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2026.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Rabu (3/9/2025).
Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah, antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Sebesar Rp676 miliar
- Penuntasan TBC: Sebesar Rp61 miliar
- Swasembada Pangan: Sebesar Rp22 miliar
- Digitalisasi Pendidikan: Sebesar Rp12 miliar
- Program Keluarga Harapan (PKH): Sebesar Rp6,4 miliar
Selain itu, BPOM juga mengusulkan Rp1,6 triliun untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pengambilan sampel, uji laboratorium, pengawasan post-market, serta pembinaan bagi pelaku UMKM pangan olahan.
“Setiap rupiah yang diinvestasikan bukan sekadar angka, melainkan perlindungan nyawa,” ujar Taruna Ikrar. Ia menambahkan bahwa investasi ini merupakan bagian dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Usulan anggaran ini mendapat dukungan dari anggota Komisi IX DPR RI. Mereka sepakat bahwa penguatan kapasitas BPOM merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
Dengan adanya tambahan anggaran, BPOM berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah demi menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
