MAKASSAR, HALAMANINDONESIA.COM — Proses pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan untuk Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2025 menuai kritik tajam dari internal organisasi. Pembentukan TPP ini dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Kritikan tersebut disampaikan oleh Edy Arysam, salah satu pengurus Bidang Kesejahteraan Atlet KONI Sulsel sekaligus pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Sulsel. Ia mempertanyakan dasar hukum pembentukan tim tersebut.
“Kami mempertanyakan dasar pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan ini. Seharusnya mekanismenya dilakukan melalui rapat pleno KONI Provinsi, bukan hanya keputusan sepihak. Hal ini jelas bertentangan dengan AD/ART KONI,” tegas Edy Arysam di Makassar, Minggu (2/11/2025).
Menurut Edy, AD/ART KONI mewajibkan penetapan panitia Musorprov, termasuk TPP, dilakukan melalui forum resmi yang melibatkan seluruh unsur pengurus. Ia menyoroti dugaan bahwa TPP dibentuk hanya berdasarkan keputusan sebagian kecil pengurus harian, mengabaikan transparansi dan komunikasi terbuka dengan cabang olahraga (cabor) anggota KONI Sulsel.
“Kita ingin Musorprov ini berjalan demokratis, transparan, dan sesuai regulasi. Jangan sampai proses ini cacat prosedur dan menjadi preseden buruk bagi pengurus KONI periode ini,” tambahnya.
Edy berharap Ketua Umum KONI Sulsel segera memberikan klarifikasi resmi dan meninjau kembali keputusan pembentukan TPP demi menghindari konflik internal menjelang Musorprov.
“KONI adalah rumah besar olahraga. Kalau aturan dasarnya saja diabaikan, bagaimana kita bisa menegakkan sportivitas di dunia olahraga?” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak KONI Sulsel belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang muncul jelang Musorprov KONI Sulsel 2025.
