BBPOM Makassar dan Ashabul Kahfi Edukasi Warga Putus Rantai Produk Ilegal

MAKASSAR, HALAMANINDONESIA.COM – Masih maraknya peredaran obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tengah masyarakat memicu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas. Berkolaborasi dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, BBPOM menggelar sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Kota Makassar, Minggu (8/2/2026).

Kegiatan yang dihadiri 200 peserta ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas. Hal ini dianggap mendesak untuk memutus rantai supply and demand produk ilegal yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Fungsi Pengawasan DPR RI

Dalam sambutannya, Ashabul Kahfi menegaskan bahwa keterlibatannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan aspirasi rakyat dalam bidang kesehatan terpenuhi.

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari pengawasan Komisi IX bersama BPOM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan berisiko. Pastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi,” ujar Ashabul Kahfi.

Beliau juga menyoroti fenomena belanja online di era digital. Ia memperingatkan warga agar tidak mudah tergiur produk yang menjanjikan hasil instan, terutama yang diklaim sebagai obat atau kosmetik ajaib. “Yang sifatnya instan itu biasanya tidak baik. Tetap pastikan ada label BPOM-nya,” tegasnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan bahwa keamanan pangan bukan sekadar isu kesehatan, melainkan pilar ketahanan nasional. Menurutnya, bonus demografi tahun 2030-2040 akan sia-sia jika kualitas sumber daya manusia (SDM) menurun akibat konsumsi produk berbahaya.

“Jika konsumsi kita tidak aman, bonus demografi justru akan menjadi beban bagi visi Indonesia Emas 2045. Itulah mengapa literasi masyarakat sangat penting,” kata Yosef.

Waspada Merkuri dan Resistensi Antibiotik

Dalam sesi materi, Yosef membedah bahaya kosmetik yang mengandung bahan dilarang seperti Merkuri dan Hidrokinon. Ia menekankan bahwa BPOM tidak pernah menyetujui klaim kosmetik yang bisa “memutihkan” secara instan.

“Cantik tidak harus putih. Apa pun warna kulit kita, yang penting sehat,” pesannya.

Selain itu, ia memberikan peringatan keras terkait penyalahgunaan antibiotik yang dapat memicu resistensi antimikroba. Masyarakat dilarang keras membeli antibiotik tanpa resep dokter karena dapat menyebabkan penyakit sulit disembuhkan dan biaya pengobatan yang membengkak di masa depan.

Inovasi Layanan untuk UMKM

BBPOM Makassar juga memperkenalkan berbagai inovasi layanan publik yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha, di antaranya:

  • PEDANG PUANG BASOK: Pendampingan pelaku UMK pangan, obat tradisional, dan kosmetik.

  • STARLING: Sertifikasi dan Informasi Keliling.

  • LAKBIRI’TA: Layanan langsung audiensi dengan Kepala Balai.

Yosef menjamin bahwa pengurusan izin edar di BPOM kini semakin mudah, terjangkau, dan terukur, terutama bagi pelaku UMKM.

Di akhir acara, para peserta diajak melihat langsung contoh produk-produk berbahaya yang berhasil disita. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi legalitas produk.

Informasi Layanan Pengaduan: Masyarakat yang menemukan pelanggaran terkait obat dan makanan dapat melapor ke kantor BBPOM Makassar di Jalan Baji Minasa No. 2 atau menghubungi layanan ULPK di nomor 0852-11111-533.