BONE, HALAMANINDONESIA.COM – Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan Tahun 2026 resmi dimulai di Kabupaten Bone. Kick off ditandai dengan kegiatan advokasi lintas sektor yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Watampone, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan sekolah, desa, dan pasar yang menjadi lokus intervensi tahun 2026.
Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Menurutnya, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Pangan aman adalah tanggung jawab bersama. BPOM tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengutip hasil kajian Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security (On dan Rahayu, 2017) yang menyebutkan beban ekonomi akibat penyakit bawaan makanan (food borne disease) seperti diare di Indonesia diperkirakan mencapai 10–22 juta kasus per tahun, dengan potensi kerugian ekonomi antara Rp64,8 triliun hingga Rp226,3 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa isu keamanan pangan berdampak signifikan terhadap kesehatan publik sekaligus stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan double burden of nutrition, yakni obesitas dan stunting. Dalam konteks bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, keamanan pangan dinilai menjadi faktor kunci dalam membentuk generasi sehat, produktif, dan berdaya saing.
Tiga Program Prioritas di Bone
Pada 2026, Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokus pelaksanaan tiga program utama, yakni Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Ketiga program ini berbasis pemberdayaan masyarakat dan bertujuan meningkatkan kemandirian dalam menjamin pangan aman dan bermutu hingga tingkat individu.
Yosef juga menyoroti pentingnya dukungan keamanan pangan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Implementasi MBG, kata dia, harus diiringi sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang kuat agar manfaatnya optimal. Ke depan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi salah satu lokus intervensi sebagai bagian dari komunitas desa dan sekolah.
Loka POM Bone Segera Beroperasi
Dalam kesempatan itu, BBPOM Makassar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone atas dukungan hibah lahan dan gedung untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah tersebut. Loka POM di Kabupaten Bone direncanakan diresmikan pada akhir Februari 2026 dan mulai beroperasi pada Maret 2026.
Kehadiran Loka POM diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, mendekatkan layanan publik, serta mendukung daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin secara resmi membuka kegiatan advokasi tersebut. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan keamanan pangan, khususnya di lingkungan sekolah, pasar, dan desa.
“Keamanan pangan adalah fondasi dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Bone siap berkolaborasi aktif mendukung program ini,” ujarnya.
Kegiatan advokasi berlangsung interaktif dengan diskusi dan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjalankan tahapan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan secara optimal. Sinergi antara BBPOM dan Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan menjadi model kolaborasi dalam membangun sistem keamanan pangan berbasis komunitas di Sulawesi Selatan.
