bONE, HALAMANINDONESIA.COM — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, resmi memperkuat benteng pengawasan kesehatan di daerah. Ia meresmikan tujuh Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) baru yang berpusat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (6/3).
Acara strategis ini berlangsung meriah dengan kehadiran tokoh-tokoh penting. Menpan RB dan Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, turut menyaksikan prosesi tersebut secara daring. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman hadir langsung memberikan dukungan penuh.
Mendorong UMKM Naik Kelas
Selain memperketat pengawasan, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penataan kelembagaan ini bertujuan untuk menggenjot ekonomi nasional. Saat ini, BPOM mengawasi sekitar 45.216 industri besar dan lebih dari 4,2 juta pelaku UMKM.
“Kami ingin memastikan negara hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran UPT BPOM bukan sekadar menjaga keamanan produk, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi UMKM agar mampu naik kelas,” ujar Taruna Ikrar.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa aktivitas sektor obat dan makanan menyumbang dampak ekonomi hingga Rp10.000 triliun. Oleh karena itu, kantor pelayanan yang lebih dekat akan memudahkan pelaku usaha mendapatkan bimbingan teknis dan sertifikasi perizinan dengan lebih cepat.
Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Lebih jauh lagi, BPOM kini memegang peran vital dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, UPT di daerah akan mengawal ketat mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan ke masyarakat.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Petugas akan melakukan pengawasan menyeluruh, baik sebelum produk beredar (pre-market) maupun setelah sampai di tangan konsumen (post-market).
Ekspansi Besar-Besaran di 2026
Pada tahun 2026 ini, BPOM melakukan transformasi besar-besaran terhadap 83 unit pelaksana teknisnya. Selain pembentukan tujuh Loka POM baru di Karawang hingga Gunungsitoli, BPOM juga menaikkan status 10 Loka POM menjadi Balai POM.
Keputusan ini telah mengantongi izin prinsip dari Menteri PANRB melalui Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2026. Dengan jaringan yang semakin luas, BPOM optimis dapat menjaga standar mutu produk lokal agar mampu menembus pasar global dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.






