SINJAI, HALAMANINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bersama Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat di Pulau Sembilan. Langkah ini bertujuan menjaga kelestarian terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi warga.
Komitmen tersebut ditandai melalui Sosialisasi Program Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat dan Data untuk Mengurangi Tekanan terhadap Terumbu Karang di Calon Kawasan Konservasi Pulau Sembilan yang berlangsung di Ruang Rapat Balitbangda Kabupaten Sinjai, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Balitbangda, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Kecamatan Pulau Sembilan, Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, Pos TNI AL Sinjai, penyuluh perikanan, akademisi Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, organisasi masyarakat sipil, media, dan tim YKL Indonesia.
Kebijakan Berbasis Data Jadi Landasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif YKL Indonesia yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.
Menurutnya, Pulau Sembilan memiliki terumbu karang seluas sekitar 3.700 hektare yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, kebijakan pengelolaannya harus disusun berdasarkan data ilmiah, hasil riset, dan keterlibatan masyarakat.
“Kebijakan yang efektif harus dilandasi oleh data dan riset yang akurat. Karena itu kami menyambut baik pendekatan yang menggabungkan penguatan data, peningkatan kapasitas masyarakat, tata kelola lokal, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Andi Jefrianto Asapa.
Ia menambahkan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama dalam menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lokal.
“Aturan terbaik adalah aturan yang disepakati masyarakat sendiri. Dengan begitu, pengelolaan akan menjadi milik masyarakat dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih kuat,” katanya.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menjelaskan Kabupaten Sinjai dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena memiliki potensi besar untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat sekaligus mendukung penguatan Calon Kawasan Konservasi Pulau Sembilan.
Program tersebut didanai melalui hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) sebagai bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung konservasi terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurut Nirwan, YKL Indonesia mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Program ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi. Kami membuka ruang agar pemerintah, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun pengelolaan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.
“Jalan masuk kami adalah ekonomi. Kami ingin menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konservasi dapat berjalan berdampingan,” tambahnya.
Empat Pilar Pengelolaan Perikanan Gurita
Program Manager YKL Indonesia sekaligus Koordinator Program, Alief Fachrul Raazy, menjelaskan implementasi program akan berfokus pada empat pilar utama, yakni Riset dan monitoring partisipatif, Peningkatan kapasitas masyarakat melalui SETARA (Sekolah Tanpa Ragu), Penguatan tata kelola lokal perikanan gurita berbasis masyarakat, dan Pengelolaan bersama (co-management) antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan
Menurut Alief, masyarakat akan menjadi pelaku utama dalam seluruh proses pengelolaan.
“Masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku utama dalam menghasilkan data, menyusun tata kelola, dan mengambil keputusan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga model pengelolaan tidak dapat diseragamkan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Kepala Balitbangda Kabupaten Sinjai, Alamsyah Bahar, berharap hasil riset program dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah.
“Setiap kebijakan di Kabupaten Sinjai harus didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam, menilai pelibatan pemerintah desa sejak awal menjadi faktor penting agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, peserta juga mendorong sinkronisasi program dengan rencana pembangunan daerah, penguatan kelembagaan desa, pemanfaatan data pemerintah, serta pengembangan mata pencaharian alternatif seperti budidaya rumput laut.
