JAKARTA, HALAMANINDONESIA.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi nasional untuk mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini bertujuan mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan” yang berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Trenggono, Rakornas menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat realisasi program strategis KKP.
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Enam Program Prioritas KKP
KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi fokus hingga beberapa tahun mendatang.
Program pertama adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Selanjutnya, KKP mengembangkan Budidaya Ikan Darat Tematik melalui 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten dan kota guna memperkuat penyediaan protein nasional.
Pemerintah juga mempercepat Program Swasembada Garam Nasional dengan pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Selain itu, KKP menjalankan Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa seluas sekitar 14.000 hektare sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan sekaligus merehabilitasi kawasan pesisir.
Program lainnya meliputi pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare yang mengusung konsep budidaya modern dan ramah lingkungan, serta Modernisasi Kapal Perikanan guna meningkatkan produktivitas nelayan dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
Mengutamakan Pendekatan Bottom-Up
Trenggono menjelaskan seluruh program tersebut menggunakan pendekatan bottom-up. Pemerintah melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Menurutnya, pendekatan tersebut membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, memperkuat rasa memiliki masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di kawasan pesisir.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Perkuat Sinergi Antarlembaga
Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Pada kesempatan tersebut, KKP juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan PLN, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aspeksindo, Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kerja sama itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program prioritas nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah terus mendorong pemberdayaan nelayan, petani, dan peternak agar semakin produktif dan memiliki daya saing.
Ia optimistis enam program prioritas KKP mampu meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Bahkan, Indonesia dinilai berpeluang menjadi salah satu eksportir utama produk perikanan dunia apabila seluruh program berjalan secara konsisten.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyatakan DPR akan terus mendukung program-program strategis KKP melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Menurutnya, Program Kampung Nelayan Merah Putih telah menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
