Kegiatan tersebut didiseminasikan oleh Yayasan Kitaji Pinisi Indonesia (YKPI) bersama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) pada Rabu (10/6/2026). Diseminasi dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kelurahan dan kecamatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL), Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Satker Sulsel, aparat keamanan, kelompok masyarakat pengawas perikanan, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang konservasi laut.
Perwakilan Yayasan Kitaji Pinisi Indonesia, Muhammad Imran Lapong, menjelaskan bahwa pemasangan atraktor cumi dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat utama. Penentuan lokasi pemasangan juga mengacu pada pengetahuan lokal yang dimiliki nelayan setempat.
“Kami telah memasang atraktor cumi di Pulau Barrang Caddi dan Pulau Bonetambu dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Pengetahuan lokal menjadi dasar penting dalam menentukan lokasi pemasangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal,” ujar Imran.
Atraktor cumi merupakan media buatan yang ditempatkan di laut untuk menarik cumi-cumi bertelur dan berkembang biak. Metode ini dinilai mampu mendukung peningkatan stok sumber daya perikanan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI, Toufik Alansar, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendukung berbagai program konservasi laut di Kota Makassar selama tiga tahun terakhir melalui kemitraan dengan YKPI.
“Yayasan KEHATI terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi laut di Kota Makassar. Kami berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan hasil-hasil program yang telah dilaksanakan demi keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut,” katanya.
Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Sekretaris Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Sitti Subaeda, mengapresiasi pelaksanaan program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pulau.
“Kami sangat bersyukur atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemerintah berkomitmen mendukung program-program serupa di wilayah pulau karena memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Penataan Ruang Laut, serta Balai Pengelolaan Kelautan yang menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.
Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, Nirwan Dessibali, menilai atraktor cumi memiliki potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat pesisir. Menurutnya, hasil tangkapan cumi yang meningkat dapat membuka akses pasar yang lebih luas.
“Hasil dari atraktor cumi nantinya dapat didistribusikan langsung ke rumah makan atau restoran. Dengan begitu, manfaat ekonomi bagi masyarakat pulau akan semakin terasa dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat,” jelas Nirwan.
Sementara itu, perwakilan Kodaeral VI, Dwi Yoga, menyoroti pentingnya integrasi kawasan konservasi dalam sistem pelayaran nasional. Ia menyarankan agar area konservasi yang telah ditetapkan memiliki penanda yang jelas dan datanya dikirim ke tingkat pusat.
“Area konservasi perlu memiliki penanda yang jelas. Profil kawasan juga sebaiknya disampaikan ke tingkat pusat agar dapat dimasukkan dalam peta alur pelayaran,” katanya.
Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, aparat keamanan, dan organisasi nonpemerintah tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Selain mendukung konservasi, pendekatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab.
