MAKASSAR, HALAMANINDONESIA.COM – Pengembangan industri nikel nasional kembali memicu benturan keras dengan kedaulatan masyarakat lokal di Tana Luwu. Saat ini, masyarakat Kabupaten Luwu Timur menghadapi dua ancaman besar sekaligus: tekanan sosial terhadap petani lokal serta potensi bencana lingkungan dari operasional smelter pengolahan nikel berbahan limonite melalui teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat terbuka langsung kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto. Ketua Lembaga Adat, Ryan Latief La Kaseng, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera turun tangan sebelum ketimpangan sosial dan kerusakan alam meluas menjadi bencana kemanusiaan.
Persoalan pertama berakar pada perlakuan tidak adil terhadap para petani asal Masamba di Dusun Laoli, Luwu Timur. Kelompok tertentu mengembuskan narasi provokatif dengan mencap petani lokal tersebut sebagai “masyarakat pendatang”. Padahal, mereka mengolah tanah secara halal dan sah sebagai bagian integral dari persaudaraan Kedatuan Luwu. Pemerintah tidak boleh memberi karpet merah kepada korporasi raksasa seperti PT IHIP sementara rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari bercocok tanam justru mendapat tekanan hukum.
Selain persoalan keadilan sosial, bahaya ekologis dari smelter HPAL mengancam masa depan ruang hidup di Luwu Timur. Kajian teknis lembaga adat memperingatkan bahwa teknologi HPAL tergolong sangat padat limbah (waste-intensive). Setiap pemrosesan 1 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) menghasilkan limbah tailing berbentuk lumpur asam hingga 133 sampai 200 ton.
Limbah cair HPAL mengandung sisa asam sulfat ($\text{H}_2\text{SO}_4$) serta logam berat karsinogenik Kromium Heksavalen ($\text{Cr VI}$). Curah hujan yang sangat tinggi serta kondisi географиis Luwu Timur yang rawan gempa meningkatkan risiko kegagalan struktur fasilitas penampungan limbah (Tailings Storage Facility). Kebocoran limbah beracun ini dapat merusak akuifer air tanah serta mematikan 16 sungai utama di Luwu Timur. Dampak terburuknya adalah terciptanya zona mati (dead zone) pada ekosistem perairan yang memusnahkan sumber penghidupan petani, peternak, dan nelayan.
Oleh karena itu, Lembaga Adat To Manurung menyampaikan empat rekomendasi kebijakan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:
-
Melarang Total DSTP: Pemerintah wajib melarang tegas pembuangan tailing ke laut dalam (Deep Sea Tailings Placement).
-
Sistem Dry Stacking Kedap Air: Korporasi harus menerapkan penampungan darat aman bertembok geomembrane sesuai standar internasional ANCOLD.
-
Audit Transparan: Pemerintah perlu memerintahkan audit independen secara terbuka atas seluruh dokumen Tailings Management Plan industri.
-
Penerapan ZLD dan Buffer Zone: Pengelola wajib menetapkan zona penyangga pada 16 sungai utama serta menerapkan sistem Zero Liquid Discharge (ZLD).
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memegang kunci jawaban atas keselamatan rakyat Luwu Timur. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar petani lokal serta kelestarian lingkungan hidup. Keadilan hukum dan kelestarian bentang alam Tana Luwu harus tetap menjadi prioritas utama negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
