BPOM Gratiskan Biaya Registrasi Pangan untuk UMK, Taruna Ikrar: Jangan Takut Urus Izin Edar

JAKARTA, HALAMANINDONESIA.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui kebijakan penggratisan biaya registrasi pangan olahan. Dengan kebijakan tersebut, pelaku UMK tidak lagi dikenakan biaya registrasi atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memperoleh izin edar produk pangan olahan.

Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, melalui video sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Lembaga Bantuan Manajemen (LBM) UMKM Tangguh Berkibar di Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Minggu (7/6/2026).

Menurut Taruna Ikrar, BPOM ingin memastikan bahwa biaya bukan lagi menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kualitas produk dan memperoleh legalitas.

“Masyarakat tidak perlu bayar, gratis bagi produsen dalam negeri dengan kategori usaha mikro dan kecil. Tidak perlu takut terhadap biaya, jangan pernah takut kepada BPOM. Mari bersama-sama ikuti apa yang disiapkan BPOM untuk UMK,” ujarnya.

UMKM Dominasi Registrasi Pangan Olahan di BPOM

Data BPOM menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok terbesar yang memanfaatkan layanan registrasi pangan olahan.

Hingga Maret 2026, sebanyak 15.034 perusahaan pangan olahan telah terdaftar di BPOM. Dari jumlah tersebut, sekitar 82 persen atau lebih dari 12 ribu perusahaan merupakan UMKM.

Selain itu, dari sekitar 193 ribu izin edar pangan olahan yang diterbitkan sepanjang April 2021 hingga April 2026, sebanyak 62 persen dimiliki oleh pelaku UMKM. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat pelaku usaha untuk meningkatkan standar keamanan, mutu, serta daya saing produk mereka.

Sementara itu, pada sektor industri rumah tangga, hingga 31 Mei 2026 telah diterbitkan 647.865 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada 242.740 pelaku UMKM.

Dengan capaian tersebut, BPOM menilai kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan keamanan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun.

BPOM Perkuat Pendampingan dan Fasilitasi UMKM

Selain memberikan pembebasan biaya registrasi, BPOM juga menjalankan berbagai program pendampingan agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.

Berbagai program tersebut meliputi asistensi regulatori, bimbingan teknis, coaching clinic, layanan konsultasi, bantuan pengujian produk, hingga keringanan biaya perizinan. Di samping itu, BPOM juga menerapkan skema bertahap dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Melalui pendekatan tersebut, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Program Orang Tua Angkat Dukung UMKM Naik Kelas

Untuk memperluas dukungan kepada pelaku usaha, BPOM juga mengembangkan Program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM.

Program ini melibatkan industri pangan skala besar untuk membantu UMKM melalui transfer pengetahuan, peningkatan fasilitas produksi, penguatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar.

Hingga saat ini, sebanyak 29 industri pangan telah berkomitmen menjadi Orang Tua Angkat bagi 471 UMK pangan olahan di berbagai daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, BPOM berharap semakin banyak UMKM yang mampu memenuhi standar produksi dan memperluas jangkauan pemasaran, termasuk ke pasar internasional.

Kolaborasi BPOM dan LBM UMKM Tangguh Berkibar

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang digelar LBM UMKM Tangguh Berkibar bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh izin edar sehingga produknya dapat naik kelas dan memiliki daya saing lebih tinggi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pembina LBM UMKM Tangguh Berkibar sekaligus Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari; Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan Barras; serta Founder LBM UMKM Tangguh Berkibar, Tasrudin Muzakir.

Muhammad Qodari menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional. Karena itu, menurutnya, keberadaan LBM menjadi penting untuk membantu pemerintah menyediakan ruang konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha.

“Peran dari LBM ini membantu pemerintah menyediakan forum dan konsultasi agar masyarakat pelaku ekonomi, khususnya UMKM, bisa meningkatkan kualitas dan pasarnya,” kata Qodari.

Ia juga menilai sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping akan memperkuat ekosistem UMKM sehingga mampu bersaing hingga tingkat internasional.

Senada dengan hal tersebut, Taruna Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi antara BPOM dan LBM UMKM Tangguh Berkibar dalam memperluas jangkauan pembinaan kepada pelaku usaha.

“Kegiatan pada hari ini adalah salah satu wujud nyata kolaborasi tersebut. Kami mendorong anggota LBM UMKM Tangguh Berkibar agar dapat memanfaatkan dukungan dan fasilitasi yang disediakan oleh BPOM, sehingga produknya dapat terdaftar di BPOM dan bahkan mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Ia optimistis berbagai program pendampingan dan fasilitasi tersebut akan mempercepat pertumbuhan UMKM Indonesia.

“UMKM akan maju, berkibar, naik kelas, bahkan bisa menembus pasar global,” pungkas Taruna Ikrar.