JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Baru-baru ini, Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menerima kunjungan delegasi penting dari Jepang di kantor BPOM, Jakarta.
Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA), Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), dan Japanese Red Cross Society. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi pengawasan serta mendorong investasi pada Produk Obat Berasal dari Plasma Darah (Plasma Derived Medicinal Products/PDMPs).
Adopsi Sistem Terbaik dari Negeri Sakura
AZUMA Yuichiro, selaku Deputy Director Blood and Blood Products Division MHLW Jepang, memimpin langsung delegasi tersebut. Selain itu, hadir pula ARAKAWA Shogo dari Japanese Red Cross dan MIKI Kenichi selaku Section Chief Supply and Demand Management Section. Kehadiran mereka merupakan bagian dari dukungan JICA untuk mengevaluasi sistem produk fraksionasi darah di Indonesia berdasarkan permintaan Kementerian Kesehatan RI.
Selanjutnya, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemerintah Jepang. Menurut Taruna, Jepang memiliki rekam jejak yang sukses dalam mengelola pasokan plasma, menjamin mutu, dan menerapkan pengawasan regulatori yang ketat. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pengalaman tersebut sebagai referensi utama.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada JICA, MHLW, dan Japanese Red Cross Society. Jepang sukses membangun sistem yang menjamin keamanan, mutu, dan ketersediaan produk bagi masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia,” ujar Taruna Ikrar.
Menjamin Mutu dan Keamanan Produk Plasma
Lebih lanjut, Taruna menjelaskan bahwa PDMPs memegang peran krusial dalam pelayanan kesehatan modern. Pasien sangat membutuhkan produk turunan plasma ini untuk terapi kritis seperti albumin dan imunoglobulin. Oleh sebab itu, semua pihak harus membangun ekosistem PDMP nasional secara komprehensif.
Meskipun ketersediaan plasma sangat penting, Taruna mengingatkan bahwa pengawasan proses jauh lebih utama. BPOM berkomitmen memastikan seluruh tahapan—mulai dari pengumpulan plasma, manufaktur, distribusi, hingga pemantauan pasca-edar—memenuhi standar keamanan yang tinggi.
Pada sesi teknis, kedua belah pihak mendiskusikan berbagai isu strategis. Mereka membahas penerapan Good Manufacturing Practices (GMP), sistem ketertelusuran (traceability), pengawasan rantai pasok, hingga tantangan otoritas pengawas obat di kawasan ASEAN. Selain itu, delegasi Jepang membagikan informasi mengenai regulasi produk fraksionasi darah dan mekanisme inspeksi fasilitas donor darah.
Membuka Peluang Investasi Kesehatan
Kemudian, Taruna Ikrar menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum emas untuk memperkuat kerja sama teknis antara Indonesia dan Jepang. Melalui kolaborasi ini, BPOM optimis dapat melahirkan regulasi yang adaptif dan meningkatkan kapasitas regulator domestik. Langkah ini sekaligus membuka peluang besar bagi penjajakan investasi kesehatan di Indonesia.
“BPOM meyakini bahwa kolaborasi internasional merupakan kunci utama untuk menghadapi tantangan kesehatan global. Kami berharap pertemuan ini mengawali kerja sama yang lebih erat agar masyarakat dapat mengakses produk kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat secara lebih luas,” pungkas Taruna Ikrar.
Melalui kemitraan ini, Indonesia dan Jepang optimis dapat mewujudkan tata kelola produk darah yang tangguh. Pada akhirnya, sinergi ini akan menciptakan sistem kesehatan nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan demi generasi masa depan.
