MAROS, HALAMANINDONESIA.COM – Proses pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros menuai penolakan kuat dari masyarakat sekitar.
Victor Muharram, seorang warga Desa Samangki, mengungkapkan kekhawatiran dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan pabrik aspal tersebut, serta potensi dampak yang akan terjadi setelah pabrik tersebut beroperasi.
“Wilayah tempat pabrik aspal dibangun adalah daerah resapan air dari beberapa mata air, dengan tanah yang berpori. Selain itu, limbah dari pabrik ini akan mencemari tanah dan sungai. Terlebih lagi, sungai-sungai sekitar digunakan oleh petani untuk mengairi lahan persawahan di Desa Samangki,” katanya, seperti dikutip dari rilis WALHI Sulsel, Senin (3/7/2023).
Selain Victor Muharram, Arun, seorang warga Desa Samangki, juga mengeluhkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama proses pembangunan pabrik aspal di desa mereka.
“Saat ini, dampaknya sudah terasa, seperti debu yang dihasilkan oleh aktivitas kendaraan proyek. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat Desa Samangki menolak pembangunan pabrik aspal ini,” ujarnya.
Polemik dan dampak dari pembangunan pabrik aspal yang dirasakan oleh masyarakat Desa Samangki juga menarik respons dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan.
Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulsel, Nur Asisah, mengomentari bahwa pembangunan pabrik aspal oleh PT Delima Utama melanggar peraturan karena tidak memiliki izin.
“Pabrik aspal yang dibangun oleh PT. Delima Utama tidak memiliki izin, oleh karena itu, pemerintah dan aparat kepolisian harus bertindak tegas dan menghentikan proses pembangunan ini,” katanya.
Selain itu, informasi yang dikumpulkan juga mengungkap bahwa perusahaan ini tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat Desa Samangki sebelum melakukan aktivitasnya. Akibatnya, kehadiran perusahaan ini memicu protes karena mengganggu masyarakat sekitar.
Menurut Nur Asisah, pabrik ini akan berdampak pada ekosistem dan merusak habitat hutan, lahan perkebunan, dan sawah milik masyarakat.
“Pembangunan pabrik aspal tanpa izin dan kajian lingkungan jelas akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Jika kerusakan terjadi, wilayah yang dikelola oleh masyarakat, termasuk sungai yang berdekatan dengan pabrik, akan tercemar,” ungkap Nur Asisah.
Masyarakat dan WALHI Sulsel menekankan pentingnya campur tangan pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk menghentikan pembangunan pabrik aspal secara permanen. Mengingat dampak dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat Desa Samangki serta Kabupaten Maros secara keseluruhan.


