GOWA, HALAMANINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mempercepat transformasi digital melalui sosialisasi dan penyerahan dokumen reviu arsitektur serta peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI). Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya ini selaras dengan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital serta Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Sebaliknya, perubahan ini menyasar budaya kerja agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dokumen reviu arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi fondasi utama pembangunan ekosistem pemerintahan digital di Gowa. Dengan arsitektur yang kuat, aliran data antar perangkat daerah dapat terhubung secara aman. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mudah mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja.
Pemkab Gowa kemudian memfokuskan implementasi pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan tata kelola yang terstruktur. Kedua, interoperabilitas sistem agar data saling terintegrasi. Ketiga, peningkatan keamanan data dan informasi. Melalui ketiga pilar tersebut, pemerintah menargetkan penghapusan silo data antar perangkat daerah.
Darmawangsyah juga menekankan bahwa keberhasilan SPBE membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, setiap instansi harus menjadikan dokumen tersebut sebagai pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Dokumen ini harus menjadi acuan bersama. Dengan demikian, seluruh data dan aplikasi dapat terintegrasi dalam satu sistem pemerintahan digital,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gowa sekaligus Koordinator SPBE/PEMDI, Andy Azis Peter, mengungkapkan capaian positif daerahnya. Pada 2023, indeks SPBE Gowa mencapai 2,70 dengan kategori baik. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 2021.
Selain itu, pada 2024 Pemkab Gowa memperkuat tata kelola melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Bahkan, partisipasi dalam SPBE Summit 2024 menempatkan Gowa dalam tiga besar di Sulawesi Selatan. Gowa juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia Timur yang meraih penghargaan pada ajang tersebut.
Andy menegaskan pentingnya koordinasi dan integrasi dalam setiap program berbasis teknologi informasi. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pengembangan sistem yang berjalan sendiri tanpa sinkronisasi antar perangkat daerah.
“Saya minta seluruh perencanaan program teknologi informasi mengacu pada dokumen arsitektur pemerintah digital. Integrasi menjadi kunci utama,” ujarnya.
Di sisi lain, Evaluator Eksternal Kementerian PANRB, Nanang Ruswianto, menilai penerapan SPBE di Gowa sudah berada pada jalur yang tepat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari dokumen atau peringkat.
“Yang terpenting adalah dampak nyata terhadap kualitas layanan dan kepuasan masyarakat,” katanya.
Secara regional, Kabupaten Gowa kini menempati peringkat keempat di Sulawesi Selatan dan posisi ke-119 dari 491 kabupaten/kota secara nasional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tata kelola yang konsisten tetap menjadi prioritas utama.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa bersama PT Digitama Sinergi Indonesia. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Gowa Emy Pratiwi Hosen serta Direktur PT Digitama Sinergi Indonesia Miftahudin Amin.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Gowa berharap sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Dengan begitu, transformasi menuju pemerintahan digital dapat berjalan optimal sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
