HALAMANINDONESIA.COM – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan melalui pendekatan berbasis sains. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat menghadiri Island States Ocean Summit (ISOS) 2026 di Tokyo, Jepang, Jumat (5/6/2026).
Dalam forum internasional yang mempertemukan negara-negara kepulauan tersebut, Indonesia mendorong penerapan Sustainable Ocean Planning and Management (SOPM) sebagai standar global untuk memperkuat tata kelola laut sekaligus menciptakan kepastian investasi di sektor kelautan yang berkelanjutan.
Menteri Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan laut yang terencana dan berbasis data ilmiah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, dan aktivitas ilegal di wilayah perairan.
“Praktik penangkapan ikan ilegal dan berbagai aktivitas destruktif semakin mengancam kesehatan laut dunia. Karena itu, perlindungan laut membutuhkan kerja sama global dan tanggung jawab bersama,” ujar Trenggono dalam forum tersebut.
Menurutnya, pendekatan SOPM menawarkan solusi yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan konservasi dan pemanfaatan ekonomi sumber daya laut. Dengan perencanaan yang berbasis sains, setiap kebijakan pengelolaan laut dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Sebagai anggota aktif kelompok High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, Indonesia terus mempromosikan penerapan SOPM dalam berbagai forum internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan ruang laut yang lebih efektif sekaligus mendukung pembangunan ekonomi biru secara global.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang adil dan terukur guna mendukung implementasi tata kelola laut berkelanjutan. Skema tersebut diharapkan mampu memastikan efektivitas perencanaan laut serta menjaga keberlanjutan sektor kelautan dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono memaparkan lima program prioritas yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi biru Indonesia. Program tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut.
Kelima program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan.
“Indonesia percaya bahwa perlindungan laut dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan melalui tata kelola yang tepat dan berbasis ilmu pengetahuan,” kata Trenggono.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengundang komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam Ocean Impact Summit 2026 yang akan digelar di Bali. Forum ini dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil guna mendorong investasi dan solusi konkret bagi pembangunan kelautan berkelanjutan di negara-negara kepulauan.
Menurut Trenggono, tantangan yang dihadapi negara-negara kepulauan saat ini semakin kompleks. Pertumbuhan populasi, perubahan iklim, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan memberikan tekanan besar terhadap ekosistem pesisir dan laut.
Karena itu, ia menekankan bahwa menjaga kesehatan laut bukan lagi menjadi tanggung jawab satu negara atau satu pihak semata, melainkan membutuhkan kolaborasi global yang kuat.
“Kelestarian laut merupakan penopang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menjaga laut adalah tanggung jawab bersama seluruh bangsa di dunia,” tegasnya.
Melalui partisipasi aktif dalam ISOS 2026, Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terus mendorong tata kelola laut berkelanjutan, berbasis sains, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
