BANDA ACEH, HALAMANINDONESIA.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Tito sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sejak menerima mandat tersebut, Tito langsung memimpin pemetaan dan verifikasi kondisi pascabencana di 52 kabupaten dan kota bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah mengelompokkan kondisi pemulihan wilayah terdampak ke dalam tiga kategori, yaitu daerah yang sudah pulih, setengah pulih, dan belum pulih.
Pemerintah daerah ikut terlibat langsung dalam proses pendataan agar hasil pemetaan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan pemetaan ini, kita bisa menentukan strategi penanganan dan bergerak lebih tepat sasaran,” ujar Tito.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, Tito menegaskan tiga langkah prioritas yang akan segera dijalankan. Langkah pertama yaitu mempercepat pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai yang terdampak banjir dan longsor.
Ia menilai percepatan tersebut membutuhkan tambahan personel dari TNI dan Polri agar proses pembersihan bisa selesai sebelum memasuki bulan Ramadan.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pelibatan mahasiswa sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), untuk memperkuat tenaga di lapangan.
“Kalau ini dikeroyok bersama, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan bergerak serentak, saya yakin daerah yang tertutup lumpur bisa segera bersih, sampai ke rumah-rumah warga,” tegasnya.
Langkah kedua, Tito mendorong aktivasi kembali pemerintahan daerah agar pelayanan publik dapat berjalan normal. Salah satu upaya yang ia lakukan yaitu mempercepat penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran khusus yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan perubahan APBD secara cepat dalam situasi darurat.
Tito mencontohkan penyaluran dana ke Aceh Tamiang yang dapat dilakukan tanpa menunggu seluruh kelengkapan administrasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
