JAKARTA, HALAMANINDONESIA.COM – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa ancaman keamanan pangan kini tidak lagi mengenal batas negara. Seiring semakin kompleksnya rantai pasok pangan global, satu insiden pada produk pangan dapat berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat, mengganggu perdagangan internasional, sekaligus menurunkan kepercayaan konsumen.
Karena itu, Taruna Ikrar mendorong negara-negara ASEAN membangun sistem respons darurat keamanan pangan yang terintegrasi, cepat, berbasis sains, dan mampu bekerja lintas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka ASEAN Food Safety Emergency Response (FSER) Tabletop Simulation Exercise di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).
“Dalam rantai pasok pangan yang semakin saling terhubung, satu insiden keamanan pangan dapat dengan cepat melampaui batas negara, berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu perdagangan, dan mengikis kepercayaan konsumen,” ujar Taruna.
Forum tersebut mempertemukan delegasi, pakar, fasilitator, dan perwakilan negara anggota ASEAN untuk menguji kesiapan kawasan menghadapi kedaruratan keamanan pangan. Selama tiga hari, peserta akan menjalankan simulasi guna mengukur efektivitas koordinasi ketika insiden pangan berpotensi menyebar ke berbagai negara.
Menurut Taruna, tantangan keamanan pangan saat ini semakin kompleks karena sistem produksi dan distribusi pangan telah terhubung dalam jaringan regional maupun global. Produk dapat berpindah antarnegara dalam waktu singkat, sementara berbagai potensi bahaya baru terus bermunculan.
Oleh sebab itu, keterlambatan mendeteksi risiko ataupun berbagi informasi dapat memperbesar dampak sebuah insiden. Bahkan, persoalan yang awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi krisis regional sebelum otoritas mengambil langkah pengendalian.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama di tingkat regional,” tegasnya.
Satu dari Sepuluh Orang Mengalami Penyakit Akibat Pangan Tidak Aman
Lebih lanjut, Taruna menjelaskan bahwa penguatan sistem keamanan pangan menjadi kebutuhan mendesak. Setiap tahun, sekitar satu dari sepuluh orang di dunia mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman. Selain itu, sekitar 420.000 orang meninggal dunia akibat persoalan tersebut.
Data tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak hanya menjadi urusan regulator, melainkan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perdagangan, hingga kepercayaan publik.
“Keamanan pangan tidak lagi semata-mata merupakan fungsi regulatori. Ini adalah investasi strategis dalam kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen,” kata Taruna.
Karena itu, BPOM RI mendorong ASEAN membangun sistem tanggap darurat yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni deteksi dini, pertukaran informasi secara cepat, penilaian risiko berbasis ilmu pengetahuan, serta koordinasi tindakan regional.
Keempat unsur tersebut dinilai sangat penting ketika produk pangan yang sama telah beredar di berbagai negara. Dengan demikian, setiap negara dapat segera menerima informasi, melakukan penilaian risiko, melacak distribusi produk, dan mengambil keputusan secara terkoordinasi.
Simulasi Menjadi Kunci Kesiapsiagaan
Taruna juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dibangun ketika krisis telah terjadi. Sebaliknya, seluruh mekanisme harus diuji melalui latihan secara berkala agar setiap negara mampu merespons secara efektif.
“Kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika krisis terjadi. Ia harus dikembangkan sebelumnya melalui sistem yang kuat, koordinasi yang efektif, dan latihan simulasi secara berkala seperti ini,” ujarnya.
Melalui simulasi FSER, negara-negara ASEAN menguji mekanisme respons darurat, mengevaluasi proses koordinasi, memvalidasi pengambilan keputusan, mengidentifikasi berbagai celah sistem, sekaligus memperkuat kerja sama lintas negara.
Selain itu, latihan tersebut menguji kecepatan pertukaran informasi, efektivitas penilaian ilmiah, serta kemampuan negara anggota bergerak secara terpadu ketika menghadapi ancaman keamanan pangan lintas batas.
Taruna menilai respons yang lambat dapat memperluas paparan masyarakat terhadap pangan berisiko, meningkatkan biaya penanganan, dan memicu gangguan perdagangan yang lebih besar.
Lindungi Lebih dari 700 Juta Penduduk ASEAN
Pada kesempatan itu, Taruna mengajak seluruh negara anggota ASEAN memanfaatkan forum FSER sebagai momentum memperkuat solidaritas kawasan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 700 juta jiwa, ASEAN membutuhkan sistem keamanan pangan yang mampu menghubungkan berbagai kapasitas nasional menjadi satu respons regional yang efektif.
“Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat solidaritas dan komitmen bersama dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan lebih dari 700 juta penduduk di seluruh ASEAN,” katanya.
Ia optimistis hasil simulasi tersebut akan meningkatkan kesiapsiagaan nasional sekaligus memperkuat koordinasi regional sehingga kawasan ASEAN memiliki sistem keamanan pangan yang semakin tangguh dan dipercaya masyarakat.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan tema Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun ini, “From Burden to Solutions, Safe Food Everywhere”, yang menempatkan ilmu pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kolaborasi sebagai fondasi utama sistem keamanan pangan.
Menurut Taruna, investasi pada kesiapsiagaan bukan sekadar upaya mengurangi risiko, melainkan strategi penting untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing kawasan ASEAN.
“Berinvestasi dalam kesiapsiagaan kedaruratan keamanan pangan berarti berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan dan daya saing jangka panjang ASEAN,” tuturnya.
Di akhir sambutannya, Taruna menyampaikan apresiasi kepada ASEAN Health Cluster 4, Sekretariat ASEAN, dan seluruh negara anggota ASEAN yang terus memperkuat sistem ASEAN Food Safety Emergency Response sejak dibentuk pada 2020.
Upaya tersebut sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDG 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Melalui BPOM RI, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan pangan regional. Di tengah semakin kompleksnya rantai pasok global, kolaborasi lintas negara, pertukaran informasi yang cepat, serta pengambilan keputusan berbasis sains menjadi faktor utama agar setiap insiden pangan dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi krisis regional.
