Pengelolaan Dana Transisi Energi Dinilai Masih Gelap, Sekretariat JETP Dituntut Buka Akses Publik

JAKARTA, HALAMANINDONESIA – Setelah hampir setahun transisi energi yang akan didanai Just Energy Transition Partnership (JETP) masih belum jelas. Ada beberapa persoalan mendasar terkait transisi energi yang akan didanai JETP yang berpotensi merugikan publik atau bahkan menggagalkan transisi energi secara berkeadilan.

Alexandra Aulianta, peneliti Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) mengatakan persoalan mendasar transisi energi di Indonesia adalah masih tergantung pada batu bara.

“Celakanya, sektor batu bara didominasi oleh elite ekonomi yang juga dekat dengan lingkaran politik, baik di pemerintahan maupun di oposisi, sehingga sulit untuk membuat kebijakan terkait dengan energi terbarukan,” katanya dalam sebuah diskusi dengan media di KeKini Coworking Space, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Persoalannya, menurut Alexandra, adalah pada transparansi di mana hingga saat ini publik tidak mengetahui sejauh mana investment plan dari JETP yang sekarang sedang dipersiapkan pemerintah Indonesia. Selain itu, adanya dampak dari salah satu proyek JETP terkait penutupan PLTU batu bara terhadap buruh.

“Selain itu, pengelolaan dana transisi energi, yang berjumlah triliunan rupiah, masih gelap. Gelapnya pengelolaan dana transisi energi itu mencakup ketidakjelasan komitmen negara-negara donor hingga proyek-proyek yang akan didanai oleh skema JETP.”

Suriadi Darmoko, Campaigner 350 Indonesia mengatakan bahwa kesimpangsiuran terkait JETP bukan hanya datang dari negara-negara donor tapi juga dari Sekretariat JETP

“Justru yang muncul di publik adalah wacana-wacana terkait solusi palsu transisi energi dari lingkaran pengambil kebijakan terkait JETP.”

Bahkan, menurutnya, hingga kini Sekretariat JETP tidak memiliki website yang bisa diakses publik.

“Ini adalah preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik. Tanpa ada keterbukaan informasi tidak akan ada partisipasi publik.”

Seiring dengan masih banyaknya persoalan yang melingkupi transisi energi dalam JETP tersebut, komunitas Climate Rangers Cirebon mendesak Sekretariat JETP untuk segera membuka informasi dan melibatkan publik dalam pengambilan kebijakannya.

Ketidakjelasan informasi terkait JETP itu, lanjut Suriadi, menyebabkan potensi transisi energi dibajak kepentingan elite ekonomi-politik.

“Rantai pasok energi transisi energi akan kembali dikuasai elite yang semula justru berbisnis energi fosil,” tegasnya.

Keberpihakan pemerintah terhadap energi terbarukan di tingkat komunitas pun tidak jelas di mana hingga kini belum ada pernyataan pemerintah berapa porsi dana dari dana JETP yang akan digunakan untuk membangun energi terbarukan di tingkat komunitas.

Ahdi Aghni, Koordinator Climate Rangers Cirebon mengungkapkan bahwa seiring dengan berjalanya waktu, setelah terjadinya pertemuan G20 di Bali, banyak kejanggalan dan pertanyaan publik terkait pendanaan JETP.

“Hingga kini Sekretariat JETP justru seperti bekerja dalam ruang gelap, tidak ada keterbukaan informasi dan keterlibatan publik.”

Terkait dengan itulah, komunitas Climate Rangers Cirebon membuat petisi kepada pemerintah dan Sekretariat JETP untuk membuka informasi dan melibat publik.

“Kami mengajak publik untuk terlibat mendesak para pengambil kebijakan energi untuk membuka informasi terkait JETP,” tegasnya.

Petisi tersebut dapat dilihat di link: https://campaigns.350.org/p/BukaInfoJETP.

banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *